Malaysia akan Batasi Gerak Warganya yang Menolak Divaksinasi
Pemerintah Malaysia akan membatasi gerak pada warganya yang menolak vaksinasi tanpa alasan sah. Hal ini disampaikan Menteri Kesehatan Khairy Jamaluddin.
“Maaf untuk mengatakan ini, tapi kami akan membuat hidup Anda sangat sulit jika Anda tidak divaksinasi karena menolaknya,” katanya dilansir dari Straits Times, Senin, 18 Oktober 2021.
“Kalau tidak divaksin (dengan alasan medis) tidak apa-apa. Kami memberikan pengecualian digital MySejahtera,” lanjutnya.
Ia mengatakan, bukan hanya tidak bisa makan di restoran atau masuk pusat perbelanjaan saja yang menjadi pembatasannya. Pekan depan, Strategi Pengujian Nasional akan mengumumkan pembatasan-pembatasan tersebut.
Ada juga rencana untuk mengamanatkan mereka yang menolak vaksinasi untuk menjalani tes covid-19 secara berkala.
“Jik Anda memilih untuk tidak divaksinasi, maka kami mungkin akan meminta Anda melakukan tes rutin yang harus Anda bayar sendiri,” lanjutnya.
Khairy menuturkan, pemerintah mempertimbangkan keputusan ini setelah adanya beberapa keluhan sektoral. Misalnya, orang tua yang takut menyekolahkan anaknya untuk tatap muka karena gurunya ada yang menolak divaksinasi.
“Bukan hanya di sektor pendidikan, tapi juga sektor publik. Jadi, Dirjen Departemen Layanan Umum telah mengeluarkan surat edara, bahwa mulai November, wajib bagi semua PNS untuk divaksinasi,” tegasnya.
Amanat sektoral seperti itu, lanjutnya, juga harus dipraktikkan di sektor swasta bagi mereka yang perlu bekerja di kantor.
Sedangkan bagi yang membutuhkan booster shot vaksin covid-19 untuk menunaikan ibadah umroh dapat mengajukan permohonan ke Kementerian Kesehatan.
Hal yang sama berlaku untuk mereka yang membutuhkan suntikan booster tertentu untuk memenuhi persyaratan negara lain yang mereka tuju.
“Kementerian akan mempertimbangkan aplikasi yang mencakup mereka yang membutuhkan dosis booster yang mereknya berbeda dari dua suntikan pertama yang mereka terima,” serunya.
“Aplikasinya bisa melalui MySejahtera. Bulan ini mungkin kita mulai dengan booster bagi yang membutuhkan untuk pergi ke negara lain,” kata Khairy.
Ia menambahkan, Negeri Jiran sedang menjalin kerja sama dengan negara-negara tujuan untuk memastikan tidak ada diskriminasi terhadap orang tertentu, selama vaksin yang mereka gunakan sudah disetujui Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) untuk penggunaan daruratnya.
Sumber : medcom.id
Gambar : Medcom.id
