Ekonomi Ditaksir Tetap di Bawah 5 Persen Meskipun Ada THR
Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Aviliani memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun ini masih akan berada di bawah 5 persen meski THR dibayarkan penuh.
Menurutnya, ada Kebijakan lain yang justru menghambat konsumsi masyarakat yakni larangan mudik. Bahkan pertumbuhan akan tetap berada di kisaran 4 persen meski pemerintah mempercepat belanja pada kuartal III dan IV tahun ini.
“Kalau dilihat kuartal III-IV Pemerintah belanja cepat itu mungkin akan positif, tapi belum sampai 5 persen,” ujarnya dalam diskusi virtual yang digelar Forum Merdeka Barat, Senin (26/4).
Meski demikian, lanjut Aviliani, belanja pemerintah tetap harus diperbaiki agar perekonomian tidak jatuh di bawah 4 persen. Terlebih berbagai lembaga memprediksi pertumbuhan ekonomi global tahun depan akan jauh lebih rendah dibandingkan tahun ini.
Ia menyarankan belanja pemerintah dioptimalkan untuk kegiatan-kegiatan yang dapat memberikan efek pengganda (multiplier effect) ke masyarakat dan swasta, seperti pembangunan infrastruktur yang dapat menyerap banyak lapangan kerja.
“Berikutnya yaitu belanja untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) harus dilakukan secara tepat. Sehingga bisa menggerakkan kegiatan konsumsi masyarakat,” imbuhnya.
Selain itu ia juga menyarankan pemerintah menggelontorkan stimulus lebih besar untuk memicu permintaan lebih tinggi (demand side) agar dunia usaha bisa beroperasi dengan optimal. “Demand side perlu digerakkan oleh pemerintahan supaya ekonomi tumbuh kalau enggak tahun depan akan jatuh lagi,” tuturnya.
Misalnya, kata dia, subsidi untuk sektor pariwisata seperti tiket pesawat, pemesanan hotel dan lain-lain. “Karena ada beberapa daerah yang sudah mengembangkan protokol kesehatan bagus untuk daerah wisata itu ekonominya langsung tumbuh signifikan,” tuturnya.
Dalam kesempatan yang sama Wakil Ketua Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) Adi Mahfudz Wuhadji mengatakan pemerintah harus memberikan stimulus pada sektor pasar karya.
“Karena 10 juta lebih pekerja yang terlibat di sana, tapi pengusaha banyak cash flow-nya terganggu,” tuturnya.
Adi, yang juga Ketua Bidang Organisasi dan Pemberdayaan Daerah Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) ini, menyarankan pemerintah untuk melonggarkan bantuan kredit modal kerja baru.
“Kredit modal kerja maupun kredit investasi dalam hal untuk keberlangsungan usaha kita dalam hal ini prasyarat yang kita harus penuhi masih sangat rigid,” tuturnya.
Sumber : cnnindonesia.com
Gambar : CNN Indonesia
