BMKG: DKI Berpotensi Kemarau Ekstrem
Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyebutkan, puncak musim kemarau di DKI Jakarta diperkirakan terjadi hingga September 2019. Kondisi ini berpotensi terjadinya kemarau ekstrem.
“Periode kemarau tahun ini diprediksi lebih kering, melihat puncaknya terjadi Agustus-September, masih sangat berpeluang ekstrem,” kata Kepala Staf Sub Bidang Analisis Informasi Iklim BMKG Pusat, Adi Ripaldi saat dihubungi di Jakarta, Jumat (5/7/2019), seperti dikutip Antara.
Sebelumnya, BMKG telah memprakirakan awal musim untuk wilayah DKI Jakarta tahun ini mengalami keterlambatan dibanding rata-rata 30 tahunannya.
Biasanya awal musim kemarau dimulai April, tetapi tahun ini dimulai akhir Mei dan Juni. Keterlambatan ini terjadi karena pengaruh perubahan putar balik arah angin barat pada musim hujan dan angin timur pada musim kemarau.
Sementara itu, berdasarkan pemantauan hari tanpa hujan (HTH) sebagian besar wilayah DKI Jakarta telah mengalami kemarau dengan jumlah hari tanpa hujan antara 21 sampai 30 hari. Berdasarkan pengukuran BMKG, HTH 21 sampai 30 hari tersebut masuk kriteria HTH panjang artinya sudah 21 sampai 30 hari tidak ada hujan.
BMKG juga mencatat wilayah Jakarta Utara berstatus siaga kekeringan, terdapat dua wilayah yang jumlah hari tanpa hujannya antara 31-60 hari atau kategori HTH sangat panjang.
“Hari tanpa hujan berdasarkan monitoring di wilayah sudah lebih 30-60 hari, yakni Rawa Badak dan Rorotan,” kata Ripaldi. Ripaldi menyebutkan, wilayah DKI Jakarta pernah mengalami kemarau ekstrem pada tahun 2015. Kategori ekstrem terjadi apabila hujan tidak turun selama lebih dari 60 hari.
“Tahun 2015 lalu pernah 90 hari tanpa hujan,” kata Ripaldi. BMKG akan terus memantau hari tanpa hujan di seluruh wilayah DKI Jakarta menggunakan alat penakar hujan yang tersebar di setiap kecamatan.
Total ada 6.607 alat penakar hujan yang berfungsi mengukur hujan setiap harinya di wilayah DKI Jakarta. “Kita akan pantau sampai puncak musim kemarau (September) untuk memastikan ini kemarau ekstrem,” kata Ripaldi.
Sumber : kompas.com
Gambar : Warta Ekonomi
[social_warfare buttons=”Facebook,Pinterest,LinkedIn,Twitter,Total”]
