RI-Inggris Tingkatkan Kerja Sama Intelijen, Keamanan Siber
Indonesia dan Inggris sepakat memperkuat kerja sama keamanan siber antara kedua negara, termasuk saling bertukar informasi intelijen. Hal itu tertuang dalam nota kesepahaman (MoU) antara kedua negara yang baru diteken Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Djoko Setiadi dan Menteri Muda Inggris Urusan Kawasan Asia Pasifik Mark Field di Kementerian Luar Negeri RI, Selasa (14/8).
Penandatanganan MoU tersebut turut disaksikan Wakil Menteri Luar Negeri RI AM Fachir. Ia mengatakan MoU ini penting demi memperkuat strategi keamanan siber antara kedua negara di tengah ancaman intelijen global yang terus meningkat. “MoU antara Inggris dan Indonesia soal kerja sama keamanan siber ini cukup progresif di antara kerja sama di bidang yang sama dengan negara lain karena sudah mengarah ke langkah konkret,” ucap Fachir kepada wartawan.
“Dengan MoU ini kerja sama keamanan siber kedua negara terus diperdalam di seluruh bidang, termasuk pula terkait informasi yang seharusnya dirahasiakan atau mungkin terkait keuangan lainnya,” ujar dia menambahkan. Dalam kesempatan yang sama, Djoko mengatakan MoU ini bisa menjadi dasar awal untuk saling bertukar informasi terkait keamanan antara London dan Jakarta.
Sejumlah kerja sama yang terus dijajaki kedua negara, papar Djoko, antara lain memperkuat dialog, pengembangan strategi, manajemen insiden, pelatihan, dan pembangunan kapasitas keamanan siber. Sejauh ini, dia mengatakan Inggris telah menawarkan sejumlah teknologi dan bantuan pembangunan kapasitas untuk penguatan keamanan siber Indonesia.
“Akan ada pelatihan pembangunan kpasitas, beberapa ahli dan teknisi Inggris juga akan datang ke sini untuk sharing pelajran dan pengalaman dengan kami,” kata Djoko. Menurutnya, penguatan strategi keamanan siber penting sebagai salah satu upaya menjaga kedaulatan negara. Sebab, dalam beberapa tahun terakhir kemajuan teknologi tak dipungkiri ikut membentuk ancaman siber yang bisa membahayakan keamanan negara, seperti pembajakan informasi rahasia dan peretasan.
Sejauh ini, selain Inggris, Djoko mengatakan Indonesia juga telah menjalin kerja sama keamanan siber dengan Australia, Belanda, dan sejumlah negara maju lainnya. Penguatan kerja sama keamanan siber, paparnya, juga penting diperhatikan pemerintah menjelang pemilihan umum 2019 mendatang.
“Karena kita tahu sendiri gelaran pemilu di sejumlah negara maju saja belakangan diganggu dengan ancaman keamanan siber dan peretasan. Kita tidak mau pemili kita juga diganggu kan,” tutur Djoko. “Ancaman siber di dalam negeri juga sudah terjadi misalnya apa yang terjadi dengan KPU sewaktu Pilkada serentak kemarin. Serangan siber kan sedang masif-masifnya terjadi bukan ratusan bahkan jutaan. Makanya bagi saya yang terpenting adalah bagaimana siapkan pengamanannya,” kata Djoko.
Sumber Berita : cnnindonesia.com
Sumber foto : Waspada Online
[social_warfare buttons = “Facebook, Pinterest, LinkedIn, Twitter, Total”]
