Buka Jalan Untuk Pemilu, PM Jepang Bubarkan Parlemen
Perdana Menteri (PM) Jepang, Fumio Kishida disebut tengah mencari mandat untuk kebijakannya dalam pemilihan parlemen pada 31 Oktober mendatang. Sementara, pihak oposisi telah berjanji untuk menutup kesenjangan pendapatan di Jepang.
Dilansir dari Deutsche Welle, Kamis, 14 Oktober 2021, Kishida membubarkan majelis rendah parlemen pada Kamis. Ia sedang menyiapkan panggung untuk pemilihan nasional pada akhir Oktober ini.
Kishida yang secara resmi mengambil alih kendali dari kekuasaan Yoshihide Suga sejak 11 hari lalu mengatakan, akan berusaha mempertahankan mayoritas majelis rendah untuk Partai Demokrat Liberal (LDP) yang konservatif.
Pada 31 Oktober, para pemilih di Jepang akan menuju ke tempat pemungutan suara untuk memilih parlemen baru dan secara tidak langsung memilih pemerintahan negara berikutnya. Kishida pun diketahui akan memimpin LDP ke pemungutan suara.
Ia akan memimpin partai tersebut bersama dengan mitra koalisinya, yaitu Partai Komeito ke dalam pemilihan. “Saya ingin menggunakan pemilu untuk memberi tahu orang-orang apa yang kami coba lakukan dan apa yang kami tuju,” katanya.
Pemilihan majelis rendah terakhir kali diadakan di bawah kekuasaan Mantan PM Jepang, Shinzo Abe pada 2017 lalu. Abe disebut menarik LDP yang sudah lama berkuasa lebih jauh ke kanan saat menjabat sebagai PM terlama di Jepang.
Sementara itu, partai oposisi terbesar di negeri sakura ini, Partai Demokrat Konstitusional Jepang (CDPJ) mengumumkan, rencananya untuk fokus menutup kesenjangan pendapatan Jepang dengan redistribusi kekayaan apabila ingin memenangkan pemilihan.
“Kenaikan upah dan distribusi setelah pertumbuhan tercapai. Ini yang Abe katakan. Tapi tidak ada pertumbuhan selama delapan, sembilan tahun terakhir, dan tidak ada kenaikan upah,” ujar Kepala CDPJ, Yukio Edano.
CDPJ juga menyoroti dukungannya untuk sejumlah isu, seperti pernikahan sesama jenis dan nama keluarga yang berbeda untuk pasangan. Di sisi lain, LDP tetap konservatif secara sosial, dan Kishida menyatakan, dia tidak mendukung pernikahan sesama jenis.
“Kalau kita tidak mendistribusikan kekayaan dulu, tidak akan ada pertumbuhan. Ini perbedaan yang cukup jelas [antara kedua pihak,” jelas Edano.
Sumber : medcom.id
Gambar : Medcom.id
