PBB Kecam Penahanan Suu Kyi oleh Militer Myanmar
Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres mengecam penahanan pemimpin de facto Myanmar, Aung San Suu Kyi oleh junta militer.
Juru bicara PBB, Stephane Dujarric mengatakan Guterres mendesak pimpinan militer untuk menghormati keinginan rakyat Myanmar terkait proses demokrasi di sana.
“Sekretaris Jenderal mengutuk keras penahanan Penasihat Negara Aung San Suu Kyi, Presiden Win Myint dan para pemimpin politik lainnya. Perkembangan ini merupakan pukulan serius bagi reformasi demokrasi,” kata Dujarric dalam sebuah pernyataan seperti mengutip AFP.
“Semua pemimpin harus bertindak demi kepentingan yang lebih besar dari reformasi demokrasi Myanmar, terlibat dalam dialog yang bermakna, menahan diri dari kekerasan dan sepenuhnya menghormati hak asasi manusia dan kebebasan fundamental.”
Desakan agar militer Myanmar membebaskan Suu Kyi juga disuarakan oleh Amerika Serikat dan sejumlah negara Barat.
AS mengancam akan bertindak untuk merespons kudeta pemerintahan yang dilakukan Tatmadaw tersebut.
“Amerika Serikat mengecam segala upaya untuk mengubah hasil pemilu baru-baru ini atau menghalangi transisi demokrasi Myanmar. Dan (AS) akan mengambil tindakan terhadap mereka yang bertanggung jawab jika langkah-langkah ini tindak dihentikan,” kata juru bicara Gedung Putih, Jen Psaki, melalui pernyataan.
Suu Kyi dikabarkan ditangkap bersama Presiden Myanmar Win Myint dan sejumlah tokoh senior partainya yang tengah berkuasa di pemerintahan, Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD).
Penahanan Suu Kyi dan tokoh senior NLD dikonfirmasi oleh juru bicara partainya, Myu Nyunt. Penahanan ini berlangsung ketika Tatmadaw menuding pemilihan umum yang dimenangkan NLD pada November lalu curang.
Militer menuding ada jutaan pemilih palsu dalam pemilu kemarin dan menuntut Komisi Pemilihan Umum Myanmar memberikan daftar pemilih akhir untuk diverifikasi.
Seorang juru bicara militer Myanmar pada pekan lalu mengancam akan mengambil tindakan jika keluhan mereka soal pemilu tak dipenuhi.
Dalam sebuah video yang dirilis stasiun televisi milik militer hari ini, Tatmadaw memaparkan penangkapan Suu Kyi dan pejabat pemerintahan sipil lainnya dilakukan sebagai tanggapan angkatan bersenjata terhadap kecurangan pemilihan umum November 2020.
Militer juga mengumumkan status darurat nasional selama satu tahun dan menyatakan kekuasaan pemerintah Myanmar telah dialihkan kepada Panglima Militer Myanmar, Jenderal Min Aung Hlaing.
Sumber : cnnindonesia.com
Gambar : Republika
