Anies, Ridwan Kamil, Wahidin Halim Absen, DPR Tunda Bahas Penanganan Banjir
Komisi V DPR menunda rapat penanganan banjir di Jabodetabek. Sebab, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan Gubernur Banten Wahidin Halim tidak hadir.
“Kita akan agendakan pada masa sidang berikutnya. Maka rapat hari ini saya nyatakan ditunda,” ujar Ketua Komisi V Lasarus di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (26/2/2020).
Lasarus menyampaikan kepada perwakilan para gubernur yang datang untuk menyampaikan soal banjir, agar dijadwalkan untuk hadir pada rapat berikutnya. Anggota Fraksi PDIP ini menyarankan gubernur ini bicara langsung di DPR.
“Jangan bicara di luar sana jadi konsumsi publik politis jadinya. Kita undang tidak dalam konteks politis tapi untuk menyelesaikan masalahnya,” ujarnya.
Lasarus menyesalkan ketidakhadiran para gubernur. Karena pembahasan ini penting untuk menarik solusi banjir. DPR menilai selama ini kurang koordinasi dan komunikasi antarpemangku kepentingan.
Selain itu, Komisi V sulit mengundang pihak yang bukan mitra kerja komisi. Prosesnya, harus persetujuan pimpinan DPR dan Komisi II karena mengundang gubernur. Setelah itu baru dapat bersurat ke pihak yang akan diundang.
“Nggak bisa undang langsung karena bukan mitra,” ucap Lasarus.
3 Gubernur Kompak Tak Datang
Komisi V DPR menggelar rapat dengar pendapat membahas penanganan banjir Jakarta dan sekitarnya (Jabodetabek). Rapat ini mengundang Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan Gubernur Banten Wahidin Halim.
Pantauan di ruang rapat, hadir Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati, Kepala Basarnas Bagus Puruhito, serta Bupati Bogor Ade Yasin.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan Gubernur Banten Wahidin Halim tidak hadir. Mereka masing-masing digantikan oleh perwakilan.
Anies diwakilkan Deputi Tata Ruang Vera Revinasari. Ridwan Kamil diwakilkan Sekda Jabar Setiawan Wangsaatmaja. Wahidin Halim diwakilkan Sekda Banten Al Muktabar.
Rapat dipimpin Ketua Komisi Lasarus. Diberikan kesempatan pertama untuk memberikan keterangan kepada Menteri Basuki.
“Rapat saya nyatakan terbuka untuk umum,” kata Lasarus membuka rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (26/2/2020).
Lasarus menjelaskan, rapat dengar pendapat terkait banjir ini sengaja digelar karena masih ada masalah koordinasi dan komunikasi oleh pemerintah pusat dan daerah.
“Masih terjadi kendala-kendala koordinasi dan komunikasi dan seterusnya. Agar tak berkembang di ruang publik maka kami mengundang untuk rapat,” jelasnya.
Sumber : liputan6.com
Gambar : RRI
[social_warfare buttons=”Facebook,Pinterest,LinkedIn,Twitter,Total”]
