Jelang Pemilu, Junta Thailand Cabut Larangan Kampanye
Junta militer Thailand telah mencabut larangan berkampanye untuk semua partai politik menjelang pemilihan umum nasional tahun depan. Larangan kampanye diberlakukan sekitar empat tahun lalu usai terjadinya kudeta militer.
Salah satu langkah pertama militer Thailand saat menggulingkan pemerintah adalah melarang segala bentuk aktivitas politik pada Mei 2014. Larangan ini secara resmi dicabut pada Selasa 11 Desember 2018.
“Partai politik dapat berkampanye untuk menyuarakan berbagai kebijakan masing-masing,” tulis sebuah perintah dari junta militer yang dimuat di media Royal Gazette. Pemilu di Thailand dijadwalkan digelar pada 24 Februari 2019.
Sebelum pencabutan ini, junta militer Thailand telah meringankan larangan pada September lalu. Junta mengizinkan sejumlah partai politik di Thailand untuk merekrut kader atau memilih pemimpin baru.
Dengan dicabutnya larangan, parpol di Thailand dapat kembali mengerahkan kadernya untuk berkampanye di ruang publik. Namun, segala bentuk kampanye ini harus terlebih dahulu dikoordinasikan dengan kepolisian setempat.
Tanggal pemilu di Thailand kerap berubah-ubah sejak Prayuth Chan-ocha mengambil alih kekuasaan pada 2014. PM Prayuth pernah berkata bahwa dirinya tidak tertarik dengan dunia politik dan hanya menginginkan kestabilan di Negeri Gajah Putih.
Dalam beberapa bulan terakhir, PM Prayuth telah memperlihatkan sisinya yang lebih lembut kepada publik. Ia terlihat lebih sering muncul di media dan juga bersedia untuk berfoto bersama di beberapa kesempatan.
Sumber : medcom.id
Gambar : VOA Indonesia
[social_warfare buttons=”Facebook,Pinterest,LinkedIn,Twitter,Total”]
