Wiranto: Pemilu 2019 Lebih Rumit dan Kompleks
Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menyatakan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 lebih rumit, kompleks, dan massal dibandingkan pemilu sebelumnya. Menurutnya, penyelenggaraan pemilihan anggota legislatif mulai dari dewan perwakilan rakyat (DPR) daerah tingkat satu, dua, dan pusat serta dewan perwakilan daerah (DPD) yang akan berlangsung serentak dengan pemilihan presiden dan wakil presiden menjadi penyebab Pemilu 2019 lebih rumit, kompleks, dan massal.
“Pemilu 2019 memang lebih rumit, lebih kompleks, dan lebih massal dibandingkan dengan pemilu yang lalu,” ucap Wiranto saat memberikan keterangan pers di Markas Besar Polri, Jakarta Selatan pada Senin (24/9). Dia melanjutkan posisi partai politik yang bertarung untuk melewati ambang batas parlemen sebesar empat persen juga turut memperumit Pemilu 2019.
Wiranto mengatakan sebanyak 16 partai politik peserta Pemilu 2019 akan bersaing agar lolos dan tetap eksis di kancah perpolitikan nasional. Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) di era Orde Baru itu berpendapat hal ini akan memberikan pekerjaan yang banyak kepada penyelenggara pemilu dan aparat keamanan.
Ia bersama jajaran pemimpin instansi terkait penyelenggara pemilu dan aparat keamanan pun telah memberikan arahan kepada seluruh jajaran di bawah agar dapat mengenali tugasnya masing-masing. Wiranto juga berkata pihaknya telah memetakan seluruh potensi kerawanan dalam pemilu dan menuangkannya dalam Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) yang akan dibuat oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
“Masing-masing daerah secara spesifik punya masalah-masalah yang berbeda satu dengan yang lain, itu dikenali, dipahami betul. Bahkan, harus dicari jalan keluarnya,” tuturnya. Sementara, Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan pihaknya telah mengidentifikasi potensi kerawanan pemilu yang berbeda-beda di setiap wilayah. Menurutnya, salah satu langkah preventif terhadap kerawanan pemilu adalah menyelenggarakan acara deklarasi damai hingga ke tingkat desa.
“Langkah preventif dengan diadakan acara deklarasi damai sebanyak-banyaknya sampai ke desa-desa untuk menjadi cooling system,” ujar Tito. Dia mengingatkan agar peserta pemilu tidak melakukan kampanye hitam dan memomibilisasi massa untuk bertindak provokatif hingga memicu terjadinya konflik. Menurutnya, masa kampanye harus dimanfaatkan untuk menyampaikan hal-hal yang positif. “Black campaign kami (tindak) tegas,” ujarnya.
Sumber Berita : cnnindonesia.com
Sumber foto : Sekretariat Kabinet
[social_warfare buttons = “Facebook, Pinterest, LinkedIn, Twitter, Total”]
