Jelang Pemilu, Junta Myanmar Lakukan Sensus Percontohan di 20 Kota
Pemerintah militer Myanmar mengumumkan telah memulai sensus percontohan di 20 kota di seantero negara itu. Langkah ini dinilai akan digunakan untuk meningkatkan pengawasan terhadap lawan.
Militer telah membenarkan kudeta yang dilakukannya pada 2021 dengan klaim yang tidak berdasar mengenai kecurangan yang meluas pada pemilu 2020. Hasil dari pemilu itu dimenangkan secara gemilang oleh Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) yang dipimpin oleh pemimpin sipil Aung San Suu Kyi.
Pejabat Junta mengatakan, sensus nasional harus diselesaikan sebelum pemilu baru, yang menurut pemerintah mungkin akan dilaksanakan pada 2025.
“Kami akan melakukan (sensus) mulai 1 hingga 15 Oktober 2023, di 20 kota yang dipilih di Naypyidaw dan negara bagian serta wilayah lainnya,” kata pernyataan junta, dilansir dari AFP, Senin, 2 Oktober 2023.
Pernyataan ini mengacu pada ibu kota, tanpa menentukan wilayah lain yang akan dilibatkan. “Nantinya, 20 kota mandiri ini akan menjadi sampel,” lanjut mereka.
Media pemerintah melaporkan uji coba tersebut dimulai di wilayah Karen, Bago, dan Mandalay.
Tidak ada indikasi dari pihak militer di daerah-daerah tersebut, yang semuanya telah terjadi pertempuran baru-baru ini antara junta dan lawan-lawannya, hal ini akan ditempatkan.
Langkah tersebut terjadi menjelang sensus nasional pada 2024.
Kritikus mengatakan, junta akan menggunakan sensus tersebut untuk meningkatkan pemantauan terhadap penentang kudeta, termasuk ribuan pegawai negeri, dokter dan guru yang belum kembali bekerja sebagai bentuk protes.
Negara di Asia Tenggara ini masih terpecah akibat konflik, dimana warga sipil hampir setiap hari terjebak dalam ledakan bom dan pertempuran. Militer mengakui bahwa mereka tidak sepenuhnya menguasai wilayah tertentu.
Lebih dari 1,6 juta orang saat ini juga mengungsi akibat kekerasan yang melanda negara itu sejak kudeta, menurut PBB.
Amerika Serikat mengatakan, pemilu apa pun di bawah junta akan menjadi sebuah “kepalsuan”, sementara para analis mengatakan pemilu akan menjadi sasaran lawan militer dan memicu pertumpahan darah lebih lanjut.
Sementara Rusia mengatakan, pihaknya mendukung rencana para jenderal untuk mengadakan pemilu dan komisi pemilunya menandatangani sebuah memorandum mengenai “kerja sama dalam kegiatan pemilu” dengan Myanmar bulan lalu.
Meskipun tidak disebutkan dalam pernyataan tersebut, Myanmar mengatakan pihaknya bermaksud untuk meluncurkan sistem identifikasi elektronik.
Para pejabat mengatakan skema ini akan mengumpulkan “data biografi dan data biometrik warga berusia 10 tahun ke atas”.
Sumber : medcom.id
Gambar : medcom.id
