Barat Makin ke Timur, Uni Eropa Siap Perkuat Keamanan Maritim dengan Filipina
Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen mengatakan, Uni Eropa siap untuk memperkuat kerja sama dengan Filipina dalam keamanan maritim. Ia menyampaikannya usai bertemu Preaiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. di Manila.
“Kami siap memperkuat kerja sama dengan Filipina dalam keamanan maritim di kawasan dengan berbagi informasi, melakukan penilaian ancaman, dan membangun kapasitas penjaga pantai Anda,” katanya dalam pernyataan bersama dengan Marcos, dilansir dari Nikkei Asia, Senin, 31 Juli 2023.
Filipina adalah titik tumpu persaingan geopolitik antara Amerika Serikat dan Tiongkok, dengan wilayah maritimnya meliputi sebagian Laut China Selatan, jalur air yang strategis dan kaya sumber daya di mana Tiongkok juga mengklaim kedaulatannya.
Para pemimpin juga membahas peluncuran kembali negosiasi untuk perjanjian perdagangan bebas dan transisi energi negara Asia Tenggara itu.
Kunjungan Von der Leyen bertujuan untuk memperkuat hubungan diplomatik, perdagangan, keamanan dan keseluruhan, kata pejabat Eropa dan Filipina, menambahkan bahwa dia datang atas undangan Marcos.
Pembicaraan antara von der Leyen dan delegasinya dengan pejabat Filipina juga diharapkan mencakup peluang Manila mempertahankan insentif perdagangan khusus, tergantung pada kepatuhannya terhadap konvensi internasional tentang hak asasi manusia dan tenaga kerja serta pemerintahan yang baik.
Pada Februari, sekelompok anggota parlemen Eropa mengatakan, peluang Manila untuk mempertahankan insentif tersebut, termasuk pemotongan tarif untuk beragam produk, akan meningkat jika pemimpin oposisi yang telah lama ditahan dibebaskan dan Filipina bergabung kembali dengan Pengadilan Kriminal Internasional (ICC).
Insentif perdagangan Uni Eropa di bawah ‘Generalized Scheme of Preferences’ (GSP Plus), untuk Filipina dan tujuh negara berkembang lainnya didasarkan pada kepatuhan mereka terhadap lebih dari 24 konvensi internasional tentang hak asasi manusia dan tenaga kerja, perlindungan lingkungan dan tata pemerintahan yang baik.
Insentif perdagangan, yang mulai dinikmati Filipina pada 2014, akan berakhir pada Desember dan pemerintah dapat mengajukan permohonan kembali dalam periode dua tahun untuk mempertahankannya, kata anggota parlemen Eropa saat itu.
Tetapi Filipina mendapat kecaman keras dari Uni Eropa selama masa jabatan enam tahun mantan Presiden Rodrigo Duterte, terutama karena tindakan keras anti-narkoba yang dia awasi yang menyebabkan lebih dari 6.000 tersangka tewas.
Pembunuhan tersebut memicu penyelidikan ICC sebagai kemungkinan kejahatan terhadap kemanusiaan. Duterte menarik Filipina dari ICC pada 2018, tetapi jaksanya telah melanjutkan untuk menyelidiki kematian yang meluas yang terjadi pada tahun-tahun ketika negara itu masih menjadi bagian dari pengadilan yang berbasis di Den Haag.
Duterte kemudian sering mengecam kritik Uni Eropa atas penumpasan brutal anti-narkoba dengan ledakan kata-kata kotor.
Anggota parlemen Eropa juga telah berulang kali menuntut pembebasan pemimpin oposisi dan mantan senator Leila de Lima, pengkritik paling vokal Duterte yang ditangkap dan ditahan pada 2017 atas tuduhan narkoba, yang katanya direkayasa oleh Duterte dan pejabatnya untuk menghentikannya menyelidiki pembunuhan tersebut.
Sumber : medcom.id
Gambar : Kompas.id
