Sri Mulyani Ungkap Laju Penerimaan Pajak Melambat dari Tahun Lalu
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengungkapkan tren penerimaan perpajakan melambat, termasuk Juni 2023 yang hanya menyentuh Rp1.105 triliun atau anjlok 48,9 persen dibanding periode yang sama tahun lalu.
Ani merinci capaian Rp1.105 triliun ini terbagi ke dalam penerimaan pajak sebesar Rp970,2 triliun yang tumbuh 9,9 persen serta Rp135,4 triliun dari kepabeanan dan cukai, di mana terkontraksi 18,8 persen.
Bendahara Negara itu menegaskan ada tren normalisasi dari penerimaan perpajakan. Meski begitu, Ani mengklaim capaian ini sudah menyentuh 54,7 persen dari total target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023.
“Karena dua tahun berturut-turut, 2021 dan 2022, kenaikan dari penerimaan negara sangat tinggi, terutama tahun lalu,” katanya dalam rapat kerja (raker) dengan Badan Anggaran DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, Senin (10/7).
“Tahun lalu 54,3 persen growth penerimaan perpajakan, sekarang mengalami normalisasi. Masih tumbuh positif, tapi di 5,4 persen,” sambung Ani.
Pajak penghasilan (PPh) final jatuh paling dalam sebesar 47 persen dari Rp107,8 triliun di tahun lalu menjadi Rp57,1 triliun. Kontraksi juga dialami pajak pertambahan nilai (PPN) impor yang turun 0,4 persen dari Rp124,2 triliun ke Rp123,7 triliun imbas perlambatan aktivitas impor.
Tren perlambatan juga terlihat pada data penerimaan pajak per Mei 2023 sebesar Rp830,2 triliun. Penerimaan pajak bulan lalu hanya tumbuh 17,7 persen, lebih rendah dibanding periode yang sama tahun lalu sebesar 53,5 persen.
“Ini yang kami baca sebagai sebuah pencapaian. Namun, juga perlu kewaspadaan karena tren semenjak Juni ini akan terus ajek sampai dengan akhir tahun yang diperkirakan tren pertumbuhannya normalisasi atau cenderung melemah,” tutur Ani.
Meski melambat, Bendahara Negara itu masih yakin penerimaan perpajakan sampai akhir 2023 bisa menembus Rp1.818 triliun. Angka ini lebih tinggi dari target awal sebesar Rp1.718 triliun.
Ani mengatakan keyakinan ini ditopang oleh tren perekonomian nasional yang tumbuh solid hingga efektivitas implementasi kebijakan dan pengawasan kepatuhan.
Sumber : cnnindonesia.com
Gambar : Kompas Money
