Negara Bagian AS Resmi Larang TikTok: Demi Keamanan Nasional
Negara bagian Maryland, Amerika Serikat, resmi melarang penggunaan aplikasi, TikTok, dan platform tertentu yang berbasis di China serta Rusia.
Gubernur Maryland, Larry Hogan, mengatakan langkah itu ditempuh demi mengatasi risiko keamanan siber dari platform tersebut. Sebab, China dan Rusia merupakan negara saingan AS dan selama ini dinilai kerap melakukan serangan siber ke institusi dan warga Negeri Paman Sam.
“Mungkin tak ada ancaman yang lebih besar terhadap keselamatan pribadi dan keamanan nasional kita dari pada kerentanan dunia maya yang mendukung kehidupan kita sehari-hari,” kata Hogan seperti dikutip Associated Press, Selasa (6/12).
Hogan menganggap TikTok dan sejumlah aplikasi buatan China serta Rusia lainnya dapat terlibat dalam praktik spionase dunia maya, mata-matai pemerintah setempat, dan mengumpulkan informasi pribadi sensitif yang tidak pantas.
Ia kemudian berujar, “Untuk lebih melindungi sistem kami, kami mengeluarkan arahan darurat ini terhadap aktor asing, dan organisasi yang berusaha melemahkan dan memecah belah kita.”
Hogan lalu menegaskan aplikasi itu bisa terlibat dalam spionase dunia maya, pengawasan pemerintah, dan pengumpulan informasi pribadi yang sensitif serta tak pantas.
Langkah terbaru Maryland muncul usai pemerintah South Dakota melarang pegawai negeri dan kontraktor mengakses TikTok menggunakan perangkat milik negara.
Selain itu, California juga melakukan hal serupa. Gubernur Henry McMaster meminta Departemen Administrasi negara bagian itu untuk melarang menggunakan TikTok dari semua perangkat pemerintah yang dikelolanya.
Angkatan Bersenjata AS juga telah melarang aplikasi tersebut dalam penggunaan perangkat militer mereka.
“Ini adalah risiko bahwa sebagian besar pemerintah mulai menyadari bahwa itu tidak layak diambil,” kata eks anggota Biro Investigasi Federal (FBI) dan salah satu pendiri Trenchcoat Advisors, Holden Triplett.
Sejauh ini muncul banyak perdebatan soal apakah pemerintah China secara aktif mengumpulkan data TikTok.
Menanggapi isu semacam itu, Triplett mengatakan aplikasi tersebut menimbulkan kerentanan yang jelas. Sebab, pemilik TikTok, ByteDance, adalah perusahaan China.
Mereka bagaimanapun harus mematuhi permintaan keamanan dan intelijen China untuk menyerahkan data, yang bisa mencakup lokasi dan kontak karyawan.
Pada 2020 lalu, ByteDance memindahkan kantor pusatnya ke Singapura.
Sementara itu, juru bicara TikTok Jamal Brown menilai kekhawatiran lyang memicu larangan sebagian besar karena informasi yang salah tentang perusahaannya.
Brown mengatakan TikTok selalu senang bertemu dengan pembuat kebijakan negara bagian untuk membahas praktik privasi dan keamanan platform itu.
“[Tetapi] kami kecewa karena banyak lembaga negara, kantor, dan universitas yang telah menggunakan TikTok untuk membangun komunitas dan terhubung dengan konstituen tidak lagi memiliki akses ke platform kami,” ujar dia.
Chief Operating Officer TikTok Vanessa Pappas, yang tinggal di Los Angeles, mengatakan perusahaan melindungi semua data pengguna warga AS. Ia juga menegaskan pejabat pemerintah China tak punya akses ke platform tersebut.
Sumber : cnnindonesia.com
Gambar : Okezone News
