Sri Mulyani: Defisit APBN 2021 Mengecil Jadi Rp 873,6 Triliun
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memperkirakan defisit APBN tahun ini lebih rendah dari yang direncanakan sebelumnya. Sampai akhir tahun ini diperkirakan defisitnya menjadi Rp 873,6 triliun atau 5,2 persen sampai 5,4 persen dari PDB. Lebih rendah dari perkiraan sebelumnya yang diprediksi mencapai Rp 1.006,4 triliun atau 5,7 persen terhadap PDB.
“Tahun ini (diperkirakan) defisitnya mengecil ke Rp 873,6 triliun atau dikisaran 5,2 persen – 5,4 persen,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers, Jakarta, Rabu (17/11).
Turunnya defisit APBN ini kata Sri Mulyani dipicu sejumlah indikator. Secara umum total penerimaan negara yang sampai akhir Oktober menguat menjadi 18,2 persen dari sebelumnya mengalami kontraksi hingga 15,3 persen.
“Ini artinya reborn dan recover,” kata dia.
Dia merincikan, penerimaan pajak juga tumbu 15,3 persen dari sebelumnya di tahun lalu mengalami kontraksi 18,8 persen. Selain itu pendapatan bea dan cukai juga meroket. Tahun lalu hanya tumbuh 5,5 persen, namun tahun ini sudah mencapai 25,5 persen.
Begitu juga dengan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang tahun lalu terkontraksi 16,3 persen. Masih dalam periode yang sama, PNBP tahun ini tumbuh hingga 25,2 persen.
“Ini perkembangan positif dari struktur APBN kita,” kata dia.
Sumber Pembiayaan
Di sisi lain, defisit APBN tersebut kata Sri Mulyani dibiayai oleh berbagai sumber pembiayaan. Salah satunya melalui mekanisme burden sharing antara Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia.
Untuk tahun ini, kerja sama pembelian SBN di pasar perdana ini telah membantu pemerintah menghemat biaya hingga Rp 29 triliun per tahun.
Sri Mulyani mengatakan penghematan tersebut berkat adanya SKB antara Pemerintah dan regultor dalam mendukung pembiayaan program pandemi Covid-19.
“Secara fiskal keringanan atau penguruangan ini telah berhasil melakukan penghematan hingga Rp 29 triliun per tahun,” kata dia mengakhiri.
Sumber : liputan6.com
Gambar : Pajakku
