Pemerintah Minta Bunga Turun, Ini Respons Perbankan
Sejumlah bank berkomitmen percepat transmisi kebijakan moneter guna menjaga pertumbuhan ekonomi, di tengah tantangan global terutama wabah Virus Corona (COVID-19).
Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) mengatakan pertemuan antara Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Pemerintah dan industri perbankan yang digelar pagi ini, menjadi penegasan kebijakan, eksekusi, dan implementasi dalam menjaga pertumbuhan ekonomi.
Lebih rinci dia menjelaskan, pemerintah sudah berkomitmen dalam memberikan kebijakan sejumlah insentif kebijakan fiskal.
Kemudian, Bank Indonesia (BI) akan memberikan insentif moneter dengan penyediaan likuiditas dan pelonggaran GWM (Giro Wajib Minimum dan 7drr (7 days reverse repo rate).
“Kami berikan lending (kredit) dengan bunga rendah. Jaga kualitas risk premium, longgarkan kriteria kollectabilitas dari 3 jadi 1 payment status saja,” ujarnya.
Menurutnya dengan menjaga risiko, kriteria kolektablitas dan mendorong dari sisi permintaan maka kebijakan ini menjaga level pertumbuhan.
“Kami dari Himbara (Himpunan Bank Milik Negara) dan CIMB kolaborasi dan merespon kebijakan ini agar transmisi cepat dan efektif menjaga level pertumbuhan,” ujarnya.
Pada kesempatan yang sama Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan sejumlah langkah yang dilakukan pemerintah guna menjaga pertumbuhan ekonomi dan stabilitas pasar keuangan, perbankan, dan pasar modal RI di tengah ‘serangan’ virus corona (COVID-19).
“Pertama rapat dengan BI dan OJK dan Menkeu pada dasarnya bahas tindak lanjut pertemuan di Istana Kepresidenan, mendengarkan masukan stakeholder, CEO perbankan dan juga menyampaikan terkait prioritas pemerintah dengan stimulus paket pertama, kebijakan BI dan OJK dengan harapan transmisi penurunan suku bunga BI bisa dirasakan masyarakat,” tegas Airlangga di Kantor OJK, Kamis (5/3/2020).
Selain berkaitan dengan paket kebijakan BI dan OJK serta penurunan suku bunga, Airlangga juga mengungkapkan bagaimana langkah pemerintah dalam mendorong sektor riil lebih kencang lagi di tengah situasi ekonomi saat ini.
“Pemerintah akan lakukan paket [kebijakan] kedua, impor-ekspor sekaligus, lalu dari bank situasi kredit dan dana nasabah di bank dan langkah penguatan apa yang dilakukan,” kata mantan Menteri Perindustrian ini.
“Pemerintah juga naikkan subsidi bunga KUR dan plafon sampai Rp 190 triliun, lalu replanting [kelapa sawit] didorong diprioritaskan. Value chain dan cluster wholeseller dan ritel juga diperhatikan karena jadi backbone perekonimian nasional.”
Pada Desember 2019, dalam Rapat Terbatas, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah menyampaikan program KUR pada tahun 2020 dengan plafon anggaran ditingkatkan menjadi Rp 190 triliun, dengan suku bunga yang juga diturunkan dari 7% diturunkan menjadi 6%.
Adapun soal program peremajaan (replanting) kelapa sawit, sebelumnya pemerintah menyebutkan akan mengalokasikan plafon KUR khusus replanting di mana total luas replanting sawit yang bisa mendapatkan pembiayaan KUR seluas 500 ribu hektare.
“Bank juga akan support, karena 56% ekonomi di pasar dari dalam negeri. [Untuk NPL], data yang ada dampaknya ga immediately [segera], masih dimonitor dalam beberapa bulan ke depan,” katanya.
Sumber : cnbcindonesia.com
Gambar : Republika
[social_warfare buttons=”Facebook,Pinterest,LinkedIn,Twitter,Total”]
