Pemerintah Minta Efisiensi PLN Tak Bikin Listrik ‘Byar Pet’
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) meminta agar efisiensi yang dilakukan PT PLN tidak mengorbankan pelayanan kepada pelanggan. Pasalnya, upaya efisiensi diduga turut berperan dalam insiden mati lampu di sebagian Jawa bagian barat pada Minggu (5/8) lalu.
“Efisiensi tentu saja boleh tetapi jangan sampai mengorbankan pelayanan. PLN kan pelayan pelayanan listrik. Masak karena efisiensi, hal seperti kemarin terjadi,” ujar Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Rida Mulyana dalam konferensi pers di kantor Kementerian ESDM, Senin (5/8).
Rida mengungkapkan ihwal padamnya listrik di Jawa terjadi karena terganggunya transmisi yang menjadi tulang punggung sistem di wilayah Jawa-Madura-Bali (Jamali), khususnya yang terletak di segmen bagian utara Jawa antara Ungaran dan Pemalang 500kV. Segmen ini menyalurkan listrik dari arah timur ke barat.
Akibat terganggunya sistem tersebut, perseroan harus menyalurkan daya listrik ke selatan yang sedang dilakukan pemeliharaan. Konsekuensinya, terjadi kelebihan beban yang menyebabkan berhentinya (trip) sistem.
“Begitu pasokan dari timur ke barat berhenti, pemenuhan listrik di Jawa bagian barat seperti Jakarta, Banten, Jabar, dan sebagian Jateng itu hanya mengandalkan pembangkit yang ada di bagian barat,” ujarnya.
Sementara kapasitas pembangkit di Jawa bagian barat terbatas sehingga tak kuat menanggung beban. Imbasnya, sistem secara otomatis mati dan menyebabkan listrik padam (blackout).
Di Jakarta, sambung ia, sebenarnya ada Pembangkit Listrik Muara Karang dan Muara Tawar. Namun, perseroan sedang melakukan pemeliharaan.
“Hari Minggu kan libur sehingga dimanfaatkan perseroan untuk perawatan karena bebannya sedang rendah dan beberapa pembangkit pun disiagakan,” ujarnya.
Berdasarkan informasi dari PLN, lanjut Rida, pada saat terjadi gangguan posisi pembangkit Muara Karang tidak dalam kondisi cadangan berputar (spinning reserve). Dalam posisi cadangan berputar, mesin pembangkit menyala dan siap masuk ke sistem jika diperlukan.
“Kenapa spinning reserves tidak dilakukan? Ini masih kami kaji dan akan menjadi bahan diskusi dengan teman-teman mereka (PLN) apakah betul itu atas nama efisiensi atau apa,” ujarnya.
Melihat hal itu, Kementerian ESDM sebagai pembina dan pengawas akan terus melakukan pengawasan dan evaluasi agar insiden itu tidak terulang lagi di kemudian hari.
“Bahwa semua ada Standar Operasi Prosedur (SOP) betul, tetapi apakah SOP itu diterapkan dan apakah SOP sudah menutup semua celah itu akan kami kaji,” ujarnya.
Sumber : cnnindonesia.com
Gambar : AyoBandung.com
[social_warfare buttons=”Facebook,Pinterest,LinkedIn,Twitter,Total”]
