Presiden Kosta Rika Usulkan Libur Peringati Penghapusan Militer
Presiden Kosta Rika Carlos Alvarado Quesada mengusulkan 1 Desember sebagai hari libur nasional, memperingati penghapusan militer 70 tahun lalu. Alvarado menyebut penghapusan itu “esensial” bagi Rika. Kosta Rika bersiap-siap menghadapi peringatan 70 penghapusan militer di negara itu. Presiden Carlos Alvarado Quesada mengusulkan agar tanggal 1 Desember dijadikan hari besar nasional untuk menandai momen bersejarah tersebut.
“Penghapusan militer adalah salah satu keputusan yang paling relevan secara politik dari hampir 200 tahun keberadaan republik kita, dan itu adalah bagian penting dari identitas nasional,” kata Alvarado dalam pernyataan pers, yang juga disebarkan via Twitter.
Saat ini tercatat ada sekitar 20 negara di dunia yang tidak memiliki tentara nasional resmi.
Penguasa militer menghapus tentara nasional
Tentara Nasional Kosta Rika dibubarkan pada 1 Desember 1948 – pada tahun yang sama saat negara itu mengalami perang saudara yang singkat namun berdarah. Penghapusan itu diperintahkan oleh Presiden Jose Figueres Ferrer, yang memimpin pemerintahan militer sementara.
Jose Figuerres Ferrer ketika itu ingin memastikan bahwa militerisme tidak akan merusak demokrasi Kosta Rika di masa depan. Penghapusan tentara itu dikuatkan dalam konstitusi baru yang disahkan pada tahun berikutnya.
Langkah untuk membuat 1 Desember sebagai hari libur nasional diprakarsai oleh Partai Pembebasan Nasional, partai kiri yang didirikan oleh Figueres. Meskipun tanggal tersebut secara resmi diperingati sejak 1986, namun prakarsa baru ini ingin agar tanggal itu ditetapkan sebagai hari libur nasional.
Demokrasi yang stabil
Dalam pernyataannya, Presiden Carlos Alvarado mengatakan, langkah bersejarah penghapusan militer adalah langkah besar yang bisa dibandingkan dengan upaya “dekarbonisasi ekonomi dan penghapusan bahan bakar fosil” saat ini.
Pemerintah Kosta Rika akan membahas inisiatif yang diusulkan itu dalam sesi kongres mendatang, yang akan dimulai pada bulan Desember.
Kosta Rika dikenal dengan demokrasinya yang stabil serta kebijakan sosial yang progresif, seperti pendidikan publik gratis, jaminan kesejahteraan sosial dan menitik beratkan program perlindungan lingkungan.
Sumber : Jawapos.com
Gambar : DW
[social_warfare buttons=”Facebook,Pinterest,LinkedIn,Twitter,Total”]
