Dorong Serapan Tenaga Kerja, Pemerintah Gencarkan Pemagangan
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mencatat peserta program pemagangan kerja terus meningkat dari tahun ke tahun. Peningkatan program pemagangan menjadi salah satu cara pemerintah untuk mempersiapkan tenaga kerja yang memiliki keahlian sesuai kebutuhan industri.
Berdasarkan data Kemenaker, jumlah peserta pemagangan kerja pada 2014 tercatat hanya 6.780 orang. Kemudian, selang setahun, jumlahnya meningkat menjadi 31.915 ribu orang. Pada 2016, jumlahnya kembali naik menjadi 64.382 orang. Tahun lalu, jumlahnya mencapai 133.474 orang dan tahun ini telah mencapai 144.027 orang.
Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri mengungkapkan pemerintah akan terus mendorong program pemagangan kerja dengan menargetkan program ini bisa diikuti 400 ribu orang tahun depan. Untuk mengoptimalkan program, pemerintah juga akan menyiapkan sertifikat resmi yang akan diakui oleh industri.
“Kami sudah menyiapkan Peraturan Menteri Tenaga Kerjanya supaya siswa magang itu mudah masuk industri,” ujar Hanif di Jakarta, Kamis (8/11).
Menurut Hanif, dengan sertifikat tersebut, daya tawar peserta magang di industri akan meningkat. Imbasnya adalah pendapatan upah yang lebih baik karena keahlian yang sesuai dengan kebutuhan industri.
“Kalau hanya ijazah, ya gajinya standar lulusan SMA. Padahal, keahlian luar biasa,” ujarnya.
Kemenaker, menurut dia, juga akan memperbaiki sistem pemagangan, terutama bagi siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Per Agustus 2018 lalu, lulusan SMK merupakan penyumbang terbesar dari jumlah pengangguran terbuka dengan porsi 11,24 persen atau sekitar tujuh juta orang.
Nantinya, pemerintah akan mendorong setiap peserta magang memiliki mentor yang benar-benar bisa mentransfer keahlian.Pasalnya, selama ini program magang tidak optimal.
“Orang magang disuruh membuat kopi atau fotocopy oleh yang kerja karena tidak ingin diganggu,” ujarnya.
Selain program magang, Kemenaker juga akan mempermudah akses masyarakat untuk mengikuti program pelatihan dari Kemenaker. Dalam hal ini, pemerintah tidak akan mensyaratkan kualifikasi pendidikan atau umur.
“Ketika mereka butuh pelatihan, bisa masuk, secara gratis,” ujarnya.
Di tempat yang sama, Menteri PPN/ Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro juga mendukung program pemagangan. Pasalnya, program pemagangan bisa membantu pemerintah menekan angka pengangguran.
Tingginya tingkat pengangguran terbuka untuk lulusan SMK terjadi karena lulusan belum memiliki keahlian yang dibutuhkan oleh dunia usaha. Untuk itu, pemerintah menyusun strategi untuk mengurangi pengangguran lulusan SMK.
Strategi pertama, mencakup peningkatan kerja sama dengan dunia usaha dengan pengembangan bidang keahlian SMK. Ini dilakukan dengan penyelarasan kurikulum SMK sesuai kebutuhan industri, pemagangan siswa dan guru di industri, dan penugasan instruktur ke SMK.
Kedua, penguatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi. Ini dilakukan dengan meningkatkan kompetensi guru dan pendidik vokasi, peningkatan penguasaan bahasa asing dan peningkatan pendidikan karakter siswa SMK, peningkatan prasarana dan sarana SMK, serta pengendalian perizinan pembangunan SMK yang tidak memenuhi standar mutu.
Kemudian terakhir, peningkatan sertifikasi kompetensi dan sinkronisasi sistem sertifikat serta penguatan pendidikan kewirausahaan di SMK.
Sumber : cnnindonesia.com
Gambar : BeritaSatu.com
[social_warfare buttons=”Facebook,Pinterest,LinkedIn,Twitter,Total”]
