Di Sisa Masa Jokowi, Pemerintah Fokus Kembangkan Soft Infrastructure
Pemerintah berencana untuk fokus mengembangkan infrastruktur di sektor sumber daya manusia atau yang dikenal dengan soft infrastructure,di sisa masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo.
Hal itu di sampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, saat memberikan sambutan dalam High Level Parliamentary Meeting yang menjadi bagian dari acara Annual Meeting International Monetary Fund-World Bank Group 2018, di Nusa Dua, Bali.
“Sudah tiga tahun, Pemerintah Indonesia fokus membangun infrastruktur fisik. Di tahun 2018-2019 ke depan, kami akan fokus pada soft infrastructure,” katanya di Gedung Bali Nusa Dua Convention Center, Senin 8 Oktober 2018.
Menurut Darmin, Investasi SDM memiliki peran penting dan strategis untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing suatu negara. Untuk itu, pemerintah perlu menciptakan peraturan yang mampu melindungi karyawan, memberikan pekerjaan yang layak, sekaligus meningkatkan keterampilan yang berkelanjutan.
“Pemerintah Indonesia telah meluncurkan Peta Jalan untuk Pengembangan Vokasi di Indonesia 2017-2025. Peta jalan ini berfokus pada peningkatan dan revitalisasi lembaga kejuruan untuk menghubungkan dan mencocokkan dengan kebutuhan industri masa kini,” katanya.
Selain itu, peta jalan tersebut lanjut dia, juga memuat kebijakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan kejuruan yang harus sepenuhnya dilaksanakan dari hilir ke hulu untuk menjalankan proses bisnisnya.
“Kualitas lembaga kejuruan perlu direvitalisasi. Salah satu upayanya adalah penyesuaian kurikulum agar sesuai dengan industri, karena kurikulum saat ini belum sejalan dengan perkembangan Industri 4.0 dan ekonomi digital,” paparnya.
Untuk menjamin manifestasi pendidikan dan pelatihan vokasi yang optimal tersebut, Darmin menegaskan, koordinasi yang intensif antara pemerintah, industri, asosiasi, dan semua pemangku kepentingan terkait mutlak diperlukan, termasuk legislator yang juga memiliki peran penting dalam transformasi bangsa di era digital.
“Para pembuat undang-undang harus mampu menghasilkan terobosan besar yang kreatif, visioner, inovatif, sekaligus mampu mengelola dampak sosial yang diakibatkan,” ungkapnya.
“Tanpa regulasi yang jelas, kami khawatir hal-hal itu akan keluar dari harapan. Dalam hal ini, eksekutif dan legislatif harus saling bahu-membahu untuk mewujudkan regulasi dapat dilaksanakan dengan baik,” tambah Darmin.
SUMBER : VIVA
GAMBAR : Warta Kota
[social_warfare buttons=”Facebook,Pinterest,LinkedIn,Twitter,Total”]
