BI Diprediksi Tahan Suku Bunga Acuan di Level 4 Persen

Pada Rapat Dewan Gubernur (RDG) bulan September, Bank Indonesia (BI) diperkirakan masih mempertahankan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7RR) di level 4,00 persen dengan mempertimbangkan beberapa faktor.

Ekonom Bank Permata, Josua Pardede menyebutkan sejumlah faktor yang mendasari perkiraan tersebut. Faktor pertama, Josua menyebutkan perkembangan nilai tukar rupiah dalam jangka pendek ini yang menunjukkan volatilitas nilai tukar rupiah secara rata-rata meningkat pada bulan September

Hal ini, terindikasi dari one-month implied volatility yang meningkat menjadi 11,0 persen sepanjang bulan September dari bulan Agustus yang tercatat di kisaran 10,7 persen.

“Dengan mempertimbangkan hal tersebut, maka BI cenderung akan mempertahankan suku bunganya agar nilai tukar rupiah tetap stabil di jangka pendek,” ujar Josua kepada Liputan6.com, Kamis (17/9/2020).

Faktor kedua, lanjut dia, adalah adanya pernyataan Bank Indonesia pada RDG sebelumnya, terkait prioritas BI untuk mengedepankan kebijakan QE dalam rangka mendukung pemulihan perekonomian Indonesia.

“Dengan demikian, peluang perubahan suku bunga pada RDG bulan ini relatif rendah. Namun demikian, ruang penurunan suku bunga masih ada namun terbatas,” jelas Josua.

Josua menambahkan, beberapa alasan diantaranya ialah tingkat inflasi yang rendah. Seiring dengan inflasi Agustus yang tercatat 1,32 persen yoy, ini lebih rendah daripada batas bawah target BI di tahun ini sebesar 2 persen. “Rendahnya inflasi mengindikasikan masih lemahnya permintaan dan daya beli masyarakat di tengah pandemic Covid-19,” kata dia.

Selain dari sisi inflasi, diperkirakan defisit transaksi berjalan (CAD) juga akan mengalami penurunan yang signifikan di kuartal 3. Iini merupakan akibat neraca dagang yang membukukan surplus tinggi. Pada bulan Juli-Agustus, surplus neraca dagang mencapai USD 5,56 miliar, jauh lebih tinggi dibandingkan neraca dagang pada kuartal I dan kuartal II di 2020 sebesar USD 2,6 miliar dan USD 2,9 miliar.

“Kenaikan surplus ini dipengaruhi oleh laju penurunan impor yang lebih dalam dibandingkan penurunan ekspor. Dengan demikian, untuk menopang pelemahan permintaan daya beli dan melambatnya aktivitas ekonomi, BI akan cenderung terus melanjutkan kebijakan longgarnya, baik melalui suku bunga maupun non-suku bunga,” tutur Josua.

Lebih lanjut, Josua mengatakan BI mungkin akan memberikan stimulus melalui kebijakan non-suku bunga untuk sementara waktu, seiring dengan masih adanya tekanan kepada Rupiah.

“Bila Rupiah cenderung mulai stabil, maka ruang untuk melakukan penurunan suku bunga menjadi semakin terbuka,” pungkas dia.

Ekonom Minta BI Pangkas Suku Bunga Acuan Jadi 1 Persen

Pandemi Corona Covid-19 membuat perekonomian nasional ambruk dan terancam masuk jurang resesi. Oleh karena itu perlu kebijakan yang progresif dari semua pihak baik Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan juga pemerintah khususnya Kementerian Keuangan.

Direktur Manajemen Political Economy and Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan mengatakan sebagai regulator, Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) belum memberikan kebijakan maksimal dalam penanganan dampak pandemi Covid-19. Sebab dua lembaga ini belum memberikan relaksasi bagi para pelaku industri di sektor ekonomi.

“Saya setuju BI dan OJK kebijakannya belum sempurna,” kata Anthony dalam diskusi virtual Forum Tebet (Forte) bertajuk Pembentukan Dewan Moneter: Skenario Merancang BI menjadi Kasir Pemerintah & Penalangan Bank Bermasalah, Jakarta, Jumat (11/9/2020).

Menurut Anthony, dalam kondisi saat ini seharusnya BI sudah menentukan bunga acuan di kisaran 1 persen. Namun saat ini kebijakan BI masih mempertahankan bunga acuan di angka 4 persen. Bunga acuan rendah ini memungkinkan bagi sektor rill untuk bergerak ke arah pemulihan ekonomi.

“BI ini dalam masalah covid-19 ini suku bunga acuannya masih 4 persen, harusnya sudah 1 persen,” kata Anthony.

Namun, bukannya bank sentral menurunkan suku bunga acuan, BI malah membeli langsung surat berharga negara dari pasar primer. Apalagi BI ini dilakukan dengan mekanisme burden sharing yang artinya beban utang ini akan ditanggung oleh bank sentral.

 

 

 

 

 

 

Sumber : liputan6.com
Gambar : Kompas.com