Sistem Ini Bikin 186 Pemda Hemat Anggaran Rp 6,9 Triliun
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Syafruddin mengatakan, penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di 186 pemda Wilayah III berhasil menghemat anggaran hingga Rp 6,9 triliun pada 2018.
Penghematan ini, menurut dia diperoleh melalui cross cutting program yang kurang sesuai, untuk kemudian dialihkan melalui refocusing program sehingga anggaran tepat sasaran.
“Melalui SAKIP, paradigma kinerja pemerintah diubah, bukan lagi hanya melakukan program yang dianggarkan, tetapi cara paling efektif dan efisien mencapai sasaran. Efisiensi atau penghematan yang berhasil dicapai dengan SAKIP, bukanlah kebocoran,” ujar dia di Makassar, Selasa (19/2/2019).
Ia menuturkan, penerapan SAKIP memastikan anggaran hanya dipergunakan untuk membiayai program ataupun kegiatan prioritas yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan.
Penghematan anggaran terjadi dengan dihapusnya sejumlah kegiatan yang tidak penting dan yang tidak mendukung kinerja instansi.
Mantan Wakapolri ini berharap agar tata kelola kinerja seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Pemda), serta program programnya dapat berjalan secara tepat sasaran, efektif dan efisien.
“Setelah sekian lama perjuangan itu mencapai titik ini, tidaklah berhenti dan berakhir disini, melainkan terus memperbaiki tata kelola pemerintahan yang lebih baik, dan lebih baik lagi di tahun mendatang,” ujar dia.
Adapun pada Selasa ini Kementerian PANRB menyerahkan hasil evaluasi SAKIP bagi 186 pemda di wilayah III yang terdiri dari seluruh 174 pemerintah Kabupaten/Kota dan 12 Pemerintah Provinsi di seluruh Sulawesi, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Dearah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Tengah.
Lebih lanjut, Syafruddin juga turut mengajak para kepala daerah untuk tidak lagi bekerja hanya demi membuat laporan atau hanya menyerap anggaran. Ia menegaskan, sekarang merupakan waktu untuk bekerja fokus dari hulu ke hilir.
“Efisiensi bukan hanya tentang cara memotong anggaran, tetapi juga penerapan manajemen berbasis kinerja. Misal penerapan e-government melalui e-budgeting untuk menghindari program siluman yang berpotensi penyimpangan,” pungkas dia.
Sumber : liputan6.com
Gambar : Makassar Terkini – Terkini ID
[social_warfare buttons=”Facebook,Pinterest,LinkedIn,Twitter,Total”]
