Senat AS Gelar Pemungutan Suara untuk Buka Pemerintahan
Senat Amerika Serikat akan menggelar dua pemungutan suara guna menentukan kelanjutan dua proposal untuk mengakhiri penutupan pemerintahan masing-masing dari Partai Republik dan Partai Demokrat.
CNN melaporkan bahwa salah satu pemungutan suara yang akan digelar pada Kamis (24/1) itu akan menentukan kelanjutan dari usulan legislasi gagasan Pemimpin Mayoritas Senat, Mitch McConnell.
Gagasan dari senator Partai Republik itu mendukung pembiayaan tembok perbatasan di sepanjang perbatasan AS dengan Meksiko yang diajukan oleh Presiden Donald Trump untuk membendung arus imigran ilegal, lalu membuka pemerintahan.
Isi rancangan legislasi itu sesuai dengan tawaran yang disampaikan Trump pada akhir pekan lalu, yaitu janji untuk melindungi sejumlah imigran dengan timbal balik dana US$5,7 miliar pembangunan tembok.
Tawaran itu ditolak mentah-mentah oleh Partai Demokrat yang tetap menekankan bahwa pemerintahan harus dibuka terlebih dulu, baru Senat dapat menentukan masalah pembiayaan tembok.
Pemungutan suara kedua akan menentukan kelanjutan usulan legislasi dari Partai Demokrat yang sebelumnya sudah diloloskan oleh Dewan Perwakilan untuk membuka pemerintahan tanpa kepastian pemberian dana pembangunan tembok.
Kedua usulan ini diprediksi akan gagal karena tak ada yang bakal dapat meraih cukup dukungan, yaitu minimal 60 suara.
Partai Republik membutuhkan tujuh suara dari senator Demokrat jika ingin meloloskan legislasi gagasan mereka. Sementara itu, Demokrat harus meyakinkan 13 senator Republik untuk memenangkan regulasi mereka.
Karena sikap saling tekan ini, akhir penutupan pemerintahan yang sudah berlangsung sejak Desember lalu pun semakin tidak jelas.
Penutupan pemerintahan di AS dapat terjadi jika parlemen tidak menyepakati rancangan anggaran. Salah satu isu terbesar dalam penutupan pemerintahan kali ini adalah perbedaan pendapat mengenai pembiayaan pembangunan tembok di perbatasan Meksiko.
Selama penutupan pemerintahan ini, semua aktivitas yang dikelola pemerintah tak terhenti, kecuali layanan publik utama, seperti kesehatan, keamanan, dan pertahanan.
Akibat kisruh ini, 800 ribu pegawai negeri sipil menganggur dan tak mendapatkan upah hingga pemerintahan kembali dibuka.
Sumber : cnnindonesia.com
Gambar : Telset.id
[social_warfare buttons=”Facebook,Pinterest,LinkedIn,Twitter,Total”]
