Pemimpin Kudeta Thailand Putuskan Pensiun dari Politik

Perdana Menteri sementara Thailand Prayut Chan-ocha mengumumkan pengunduran dirinya dari partainya pada Selasa 11 Juli 2023. Ini mengakhiri tugas hampir satu dekade mantan pemimpin kudeta di pucuk pimpinan negara itu.

Sekitar dua bulan lalu Prayuth gagal untuk kembali berkuasa setelah kalah dalam pemilu.

Prayut membuat pernyataannya melalui saluran Facebook dan Twitter resmi partai Persatuan Bangsa Bangsa Thailand, menambahkan bahwa ia akan pensiun dari kehidupan politik. Keputusan mundur menyusul kinerja yang lemah dalam pemilihan umum Mei lalu, yang dimenangkan oleh partai progresif, Move Forward.

“Saya ingin mengumumkan pengunduran diri saya dari politik dengan mengundurkan diri dari Partai Persatuan Bangsa Thailand,” kata pemimpin itu, seperti dikutip EFE, Rabu 12 Juli 2023.

Seraya menambahkan, Prayut telah meminta partai tersebut untuk “terus menjaga rakyat Thailand.”

Perdana menteri yang memimpin kudeta militer Mei 2014 dan menggulingkan pemerintahan Yingluck Shinawatra yang terpilih secara demokratis, menjerumuskan Negeri Gajah Putih ke dalam kediktatoran lainnya.

Sepanjang waktunya di pemerintahan, Prayut mengimbau warga Thailand yang konservatif dengan narasi melindungi negara dan institusi kerajaan yang kuat, yang dianggap banyak orang sebagai kunci pemerintahan yang stabil.

“Saya percaya semua orang tahu bahwa selama sembilan tahun terakhir sebagai perdana menteri, saya telah bekerja dengan penuh tekad, dedikasi dan kekuatan untuk melindungi bangsa, agama, dan monarki dan untuk kepentingan rakyat,” katanya.

Dia menyaksikan kematian mendiang Raja Bhumibol pada 2016, yang dianggap sebagai tokoh pemersatu di negara yang bergejolak secara politik yang mengalami lebih dari selusin upaya kudeta selama masa pemerintahannya. Prayut berjanji untuk menstabilkan negara selama ini dan memperpanjang panggilan pemilihan atas dasar tersebut.

Peralihan sang jenderal ke dalam politik terjadi menjelang pemilu 2019, di mana Prayut yang lebih ramah –,terkenal karena ledakan dan omelannya,– mengatakan bahwa dia adalah ‘seorang politisi yang dulunya adalah seorang tentara’.

Pemimpin terpilih dalam jajak pendapat yang oleh banyak pemantau internasional dianggap bebas tetapi tidak adil.

“Saya tidak pernah ingin menjadi politisi untuk satu hari pun. Sejak Hari 1 sampai sekarang, saya tidak pernah mau. Tapi saya melakukannya karena rasa tanggung jawab,” ujarnya pada 2018.

Tetapi narasinya bertentangan dengan warga Thailand yang progresif, begitu pula metode yang digunakan untuk membenarkan caranya, seperti seringnya menggunakan Pasal 44 konstitusi 2014 –,yang memberinya kekuasaan eksekutif tanpa batas, yang memungkinkan dia untuk melewati pemeriksaan dan keseimbangan hingga 2019,– untuk menyelesaikan hal kontroversi.

Regresi dalam catatan hak asasi manusia Thailand juga terkait langsung dengan pemerintahannya, dengan sejumlah pemenjaraan melalui undang-undang pencemaran nama baik kerajaan yang kejam di negara itu dan beberapa kasus penghilangan paksa dan pengasingan politik yang terkenal.

Pasal 112 KUHP negara menghukum semua penghinaan terhadap keluarga kerajaan dengan tiga sampai 15 tahun penjara. Itu banyak digunakan untuk menghentikan gerakan pro-demokrasi yang dipimpin mahasiswa tahun 2020, yang menuntut reformasi politik dan monarki – melanggar tabu untuk mengkritik Keluarga Kerajaan Thailand.

“Saya telah mengatur urusan negara dengan segenap kemampuan saya,” kata Prayut, berbicara tentang kemajuan yang dicapai pemerintahannya di bidang transportasi, komunikasi, internet, utilitas publik, dan investasi asing dan menambahkan bahwa dia berharap pemerintahan berikutnya akan berlanjut seperti langkah kakinya.

Keputusannya untuk mundur datang dua hari sebelum parlemen memberikan suara untuk perdana menteri berikutnya negara itu – jabatan yang diduduki Prayut baik sebagai jenderal totaliter dan kemudian sebagai pejabat terpilih – dalam proses yang kemungkinan akan menemui jalan buntu karena klausul konstitusional yang diperkenalkan oleh pemerintahnya yang tidak terpilih.

Junta militer Prayut membentuk parlemen unikameral pada tahun ia mengambil alih kekuasaan, menyusun dan mengesahkan piagam negara saat ini pada 2017 tanpa konsultasi dengan formasi politik lain dan proses ratifikasi yang dianggap oleh pengamat internasional tidak bebas dan tidak adil.

Klausul termasuk kembali ke bi-kameralisme, dengan majelis tinggi 250 senator sepenuhnya dipilih sendiri oleh junta militer yang memiliki kekuatan untuk memilih perdana menteri bersama dengan 500 anggota majelis rendah terpilih.

Perdana menteri tampil buruk dalam pemungutan suara Mei, hanya memenangkan 36 kursi dan membatalkan harapannya untuk terpilih kembali. Kemudian diperburuk oleh apa yang dianggap orang sebagai manajemen pandemi covid-19 yang buruk, pemulihan ekonomi yang lambat, dan batas masa jabatan yang akan memaksanya untuk mengundurkan diri pada 2024.

“Ini adalah hal-hal yang telah saya, sebagai perdana menteri, dan pemerintah lakukan untuk bangsa dan rakyat selama sembilan tahun terakhir,” kata Prayut.

“Saya benar-benar berharap bahwa pemerintah berikutnya akan terus mengerjakan ini,” pungkasnya.

 

 

 

 

 

Sumber : medcom.id
Gambar : Konfrontasi