PBB Bahas Kesepakatan Atur Regulasi Eksploitasi Laut

Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) menyetujui kesepakatan laut lepas untuk melindungi keanekaragaman hayati pada Sabtu, 4 Maret 2023 malam. Kesepakatan itu akan mengatur regulasi eksploitasi laut.

Lautan memasok setengah oksigen planet ini, menyerap lebih dari sepertiga emisi karbon dioksida dari pembakaran bahan bakar fosil dan menghidupi miliaran orang.Jika diratifikasi, kesepakatan keanekaragaman hayati laut lepas PBB dapat menjadi ancaman baru bagi perusahaan yang beroperasi di laut lepas, termasuk bagi perusahaan-perusahaan yang mengusulkan untuk menghilangkan karbon dioksida dari laut.

“Saya pikir akhir dari Wild West mungkin sudah di depan mata, dengan komitmen nyata untuk mengimplementasikan perjanjian ini,” kata Susanna Fuller, anggota komite pengarah Aliansi Laut Tinggi, koalisi lebih dari 40 kelompok lingkungan, dikutip dari Macon, Senin, 6 Maret 2023.

“Kita perlu segera menjalankannya untuk menangani hal-hal tersebut,” kata Fuller, merujuk secara khusus pada skema penghapusan CO2.

Delegasi akan berkumpul kembali di kemudian hari untuk secara resmi mengadopsi teks perjanjian, yang kemudian akan disampaikan ke Majelis Umum PBB untuk disetujui.

Perjanjian itu tidak memuat regulasi terkait penangkapan ikan berlebihan, karena penangkapan ikan di perairan internasional dikelola oleh organisasi lain. Tapi kesepakatan itu mengatur regulasi pembentukan kawasan lindung di laut lepas, di mana penangkapan ikan bisa dilarang.

Kesepakatan itu akan memungkinkan PBB untuk bergerak menuju target melestarikan 30 persen lautan pada 2030. Perjanjian itu juga mensyaratkan penilaian dampak lingkungan untuk kegiatan yang berpotensi berbahaya, seperti proposal untuk melakukan eksperimen geoengineering di laut untuk memerangi perubahan iklim.

Ketentuan utama lainnya yakni setiap negara diharuskan berbagi sumber daya genetik laut, yang mencakup molekul laut, bakteri, dan ganggang yang dapat digunakan dalam obat-obatan dan produk lainnya. Perjanjian itu juga mengatur transfer teknologi kelautan ke negara-negara berkembang.

Perjanjian 1982 mengatur kegiatan di perairan internasional, termasuk penambangan dasar laut. Tetapi kata “keanekaragaman hayati” tidak muncul dalam Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS).

Perjanjian tersebut juga tidak menyediakan mekanisme apa pun untuk menilai dampak lingkungan dari kegiatan industri terhadap kehidupan laut atau menyediakan konservasinya melalui kawasan lindung laut. Selama beberapa dekade, penyusunan kesepakatan keanekaragaman hayati laut lepas telah menjadi upaya untuk mengatasi kekurangan tersebut.

Negara-negara pulau kecil yang bergantung pada laut untuk kelangsungan hidup mereka, bersama dengan negara-negara berkembang lainnya, mendesak untuk berbagi manfaat sumber daya laut dan untuk bantuan dalam menangani hilangnya keanekaragaman hayati laut yang disebabkan oleh negara-negara maju.

“Kegiatan di laut lepas memiliki dampak yang sangat kuat pada kami, perairan teritorial kami,” kata negosiator Ismail Zahir, perwakilan untuk Samoa dan penasihat utama Aliansi Negara-negara Pulau Kecil.

“Cara kita melihatnya, tidak ada gunanya memiliki perjanjian ini kecuali kita mengakui fakta bahwa manfaatnya harus berlaku dan dibagikan secara adil di antara semua orang,” imbuh Zahir.

Pada hari terakhir negosiasi yang dijadwalkan pada Jumat malam, Rena Lee dari Singapura, yang menjabat sebagai presiden konferensi, mengumpulkan delegasi dan mengatakan, “Kami memiliki jendela kesempatan untuk menyegel kesepakatan dan kami tidak boleh membiarkan kesempatan ini lolos dari tangan kami.”

Negosiasi dilakukan 36 jam tanpa henti di balik pintu tertutup.

“Kapal telah mencapai pantai,” Lee mengumumkan kepada delegasi bermata suram pada Sabtu malam.

Teks perjanjian yang disepakati belum dirilis pada Minggu sore, dan tidak jelas bagi delegasi kompromi apa yang telah dicapai untuk mencapai konsensus.

“Ada beberapa hal kecil yang kita tahu mungkin tidak sekuat yang kita inginkan dari hasil konservasi, tetapi saya pikir ini adalah perjanjian yang cukup bagus,” kata Fuller dari High Seas Alliance, yang telah menghadiri setiap sesi PBB. terkait dengan perjanjian keanekaragaman hayati laut lepas sejak 2004.

“Ini sebagus yang kita buat dan sebagus kemauan politik untuk mengimplementasikannya,” sebut Fuller.

Zahir mencatat bahwa berbagai ketentuan perjanjian akan diberlakukan dengan suara mayoritas daripada konsensus, yang merupakan kasus dengan perjanjian PBB lainnya.

“Kami ingin menghindari situasi di mana satu negara hanya akan mengatakan tidak, untuk alasan apa pun,” katanya.

Setelah Majelis Umum PBB menyetujui perjanjian tersebut, 60 negara harus meratifikasi perjanjian tersebut agar perjanjian tersebut dapat berlaku.

AS tidak pernah meratifikasi UNCLOS karena oposisi dari Partai Republik, tetapi pemerintahan Biden telah mendukung perjanjian keanekaragaman hayati laut lepas.

“Hari ini dunia berkumpul untuk melindungi laut demi kepentingan anak cucu kita,” tulis Kementerian Luar Negeri AS pada Sabtu, 4 Maret 2023 malam.

Segera setelah kesepakatan diumumkan, suara-suara yang berbeda pendapat juga muncul di antara para delegasi. Dalam komentar yang digaungkan oleh Turki, Sergey Leonidchenko, seorang perwakilan untuk Federasi Rusia, menyatakan: “Kami baru saja menerima sebagian besar teks-teks ini yang sangat baru bagi delegasi kami, dan mewakili bagian-bagian dari kesepakatan di mana delegasi kami tidak memiliki kesempatan untuk berpartisipasi.”

Zahir mengatakan dia ragu bahwa memperpanjang negosiasi akan menghasilkan hasil yang lebih baik. “Secara keseluruhan, sebagai negara pulau kecil, kami sangat senang dengan perjanjian itu.”

 

 

 

 

 

Sumber : medcom.id
Gambar : medcom.id