Taliban Larang Perempuan Raih Pendidikan Tinggi di Universitas

Taliban Afghanistan melarang perempuan untuk mendapatkan pendidikan lebih tinggi. Mulai Selasa 20 Desember 2022, perempuan Afghanistan dilarang untuk masuk universitas, dalam tindakan keras terbaru terhadap hak dan kebebasan perempuan.

Meskipun pada awalnya menjanjikan aturan yang lebih moderat, Taliban secara luas menerapkan interpretasi ketat mereka terhadap hukum Islam – atau syariah.

Sejauh ini mereka telah melarang anak perempuan dari sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas, membatasi perempuan dari sebagian besar pekerjaan dan memerintahkan mereka untuk mengenakan pakaian dari kepala hingga ujung kaki di depan umum.

Wanita juga dilarang dari taman dan pusat kebugaran.

Taliban digulingkan pada 2001 oleh koalisi pimpinan AS karena melindungi pemimpin Al-Qaeda Osama bin Laden, tetapi kembali berkuasa setelah kepergian Amerika yang kacau tahun lalu.

Keputusan untuk melarang siswa perempuan diumumkan setelah rapat pemerintah.

Sebuah surat yang dibagikan oleh Juru Bicara Kementerian Pendidikan Tinggi, Ziaullah Hashmi mengatakan, kepada universitas swasta dan negeri untuk menerapkan larangan tersebut sesegera mungkin dan memberi tahu kementerian begitu larangan tersebut diberlakukan.

Hashmi menyebarkan surat itu melalui Twitter dan mengonfirmasi isinya dalam sebuah pesan.

Keputusan tersebut pasti akan merusak upaya Taliban untuk mendapatkan pengakuan dari calon donor internasional pada saat negara itu terperosok dalam krisis kemanusiaan yang memburuk.

Komunitas internasional telah mendesak para pemimpin Taliban untuk membuka kembali sekolah dan memberikan perempuan hak mereka untuk ruang publik.

Larangan universitas datang beberapa minggu setelah gadis-gadis Afghanistan mengikuti ujian kelulusan sekolah menengah mereka, meskipun mereka telah dilarang dari ruang kelas sejak Taliban mengambil alih negara itu tahun lalu.

“Saya tidak bisa memenuhi impian saya, harapan saya. Semuanya menghilang di depan mata saya dan saya tidak bisa berbuat apa-apa,” kata seorang mahasiswa jurnalistik dan komunikasi tahun ketiga di Universitas Nangarhar, seperti dikutip TRT, Rabu 21 Desember 2022.

Dia tidak ingin diidentifikasi karena takut pembalasan.

“Apakah menjadi seorang gadis adalah kejahatan? Jika itu masalahnya, saya berharap saya bukan seorang gadis,” ucapnya.

“Ayah saya punya impian untuk saya, bahwa putrinya akan menjadi jurnalis berbakat di masa depan. Yang sekarang hancur. Jadi, beri tahu saya, bagaimana perasaan seseorang dalam situasi ini?,” imbuh mahasiswa itu.

Namun, dia menambahkan bahwa dia belum kehilangan semua harapan.

“Insya Allah saya akan melanjutkan studi saya dengan cara apa pun. Saya memulai studi online. Dan, jika tidak berhasil, saya harus meninggalkan negara itu dan pergi ke negara lain,” katanya.

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengutuk keputusan itu, menyebutnya sebagai “janji yang dilanggar” dari Taliban dan langkah “sangat meresahkan”.

“Sulit membayangkan bagaimana suatu negara dapat berkembang, dapat menghadapi semua tantangan yang dimilikinya, tanpa partisipasi aktif perempuan dan pendidikan,” tegas Guterres.

Robert Wood, Wakil Duta Besar AS untuk PBB mengatakan, Taliban tidak bisa berharap menjadi anggota sah masyarakat internasional sampai mereka menghormati hak semua warga Afghanistan.

Kursi PBB Afghanistan masih dipegang oleh pemerintah sebelumnya yang dipimpin oleh mantan Presiden Ashraf Ghani, meskipun permintaan Taliban untuk mewakili negara itu di PBB, yang baru-baru ini ditangguhkan lagi.

Kuasa Usaha Afghanistan Naseer Ahmed Faiq mengatakan, di PBB bahwa pengumuman itu “menandai titik terendah baru dalam pelanggaran hak asasi manusia yang paling mendasar dan universal untuk seluruh umat manusia.”

 

 

 

 

 

Sumber : medcom.id
Gambar : medcom.id