Jaga Kendali Pandemi, Pemerintah Lanjutkan PPKM, PEN, dan Booster

Pemerintah terus menjaga pengendalian pandemi Covid-19 dengan memperpanjang kebijakan Perlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), dan mengoptimalkan vaksinasi booster.

Pada awal tahun ini, di mana mobilitas masyarakat cukup tinggi karena liburan Natal dan Tahun Baru (Nataru), dan terdapat Pelaku Perjalanan Luar Negeri (PPLN) di antara mereka, pemerintah terus meningkatkan pemantauan perkembangan pengendalian pandemi Covid-19.

Per 15 Januari 2022, jumlah kasus aktif mencapai sebesar 8.463 kasus atau naik 92,38 persen dari kasus per 1 Januari 2022 yakni 4.399 kasus. Jumlah kasus aktif dari luar Jawa-Bali mencapai 1.944 kasus atau sebesar 23,0 persen.

Sementara itu, jumlah kasus konfirmasi harian per 15 Januari 2022 mencapai 1.054 kasus, dengan rata-rata jumlah konfirmasi harian dalam 7 hari (7DMA) mencapai 733 kasus.

“Angka reproduksi kasus efektif [Rt] beberapa pulau mengalami kenaikan, kecuali di Pulau Jawa, Nusa Tenggara, Sulawesi, dan Papua. Namun, Rt nasional masih ada di level 1 atau terkendali,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dalam keterangan pers usai Rapat Terbatas Evaluasi PPKM, secara virtual, Minggu (16/1).

Adapun hal yang patut diwaspadai, lanjut Airlangga, adalah jumlah kematian (case fatality rate/CFR) yang dalam 2 minggu terakhir meningkat sebesar 29,03 persen, yakni dari total 31 kasus menjadi total 40 kasus dalam 7 hari terakhir.

Pemerintah memperpanjang PPKM di wilayah luar Jawa-Bali selama 14 hari yaitu 18-31 Januari 2022, setelah melakukan evaluasi berdasarkan level asesmen situasi pandemi (kriteria tingkat penularan dan kapasitas respon), juga dengan mempertimbangkan capaian vaksinasi di kabupaten/kota (dengan catatan: kabupaten/kota dengan vaksinasi dosis-1 di bawah 50 persen dinaikkan 1 Level PPKM).

Bersadarkan evaluasi tersebut, sebanyak 238 kabupaten/kota diberlakukan PPKM Level 1. Jumlah ini meningkat dari sebelumnya 227 kabupaten/kota. Kemudian, sebanyak 138 kabupaten/kota diberlakukan PPKM Level 2, menurun dari sebelumnya 148 kabupaten/kota.

Kabupaten/kota dengan PPKM Level 3 menurun dari sebelumnya berjumlah 11 kabupaten/kota menjadi 10 kabupaten/kota. Kemudian, kabupaten/kota dengan PPKM Level 4 tidak mengalami perubahan, yakni tetap 0 kabupaten/kota.

Perubahan komposisi level PPKM kabupaten/kota di luar Jawa Bali terus konsisten mengalami perbaikan, dengan terus semakin naiknya jumlah kabupaten/kota di Level 1 dan semakin turunnya kabupaten/kota di PPKM Level 2 dan 3.

Sementara itu, terkait dengan pelaksanaan vaksinasi, saat ini terdapat 398 kabupaten/kota yang telah mencapai 70 persen cakupan dosis-1 umum dan 60 persen cakupan dosis-1 lansia.

Secara keseluruhan, terdapat 28 Provinsi yang sudah mencapai cakupan vaksinasi umum di atas 70 persen, kecuali Maluku Utara, Maluku, Papua Barat, dan Papua.
Laju rata-rata vaksinasi dalam seminggu terakhir yaitu 1,19 juta dosis/hari. Sementara itu, Program Vaksinasi Booster sudah terlaksana mulai 12 Januari 2022 pada penduduk usia 18 tahun ke atas.

Per 15 Januari 2022, sebanyak 1,44 juta dosis booster telah diberikan dengan rincian 1,33juta dosis pada SDMK, 78.096 dosis pada lansia, 30.034 dosis pada masyarakat umum, dan 736 dosis pada petugas publik.

Jenis vaksin yang sudah mendapat EUA BPOM sebagai dosis lanjutan (booster) adalah Sinovac (homologus), Pfizer, AstraZeneca, Moderna, dan Zifivax (masing-masing secara heterologous).

“Arahan Bapak Presiden, harus disiapkan juga Vaksin Merah Putih ataupun vaksin lain yang diproduksi di dalam negeri, dan ditargetkan untuk [pemakaian] di pertengahan tahun ini atau Semester 2,” tutur Menko Airlangga.

Perkembangan Kasus Omicron

Khusus penyebaran kasus varian Omicron di Indonesia, per 15 Januari 2021, mengalami tren kenaikan dan mulai naiknya kasus karena transmisi lokal.

Sebagaimana catatan pemerintah, kedatangan PPLN telah menyumbang kenaikan yang cukup signifikan dalam jumlah kasus Omicron di Indonesia. Sebanyak 78,75 persen kasus varian Omicron didominasi oleh PPLN, dan paling banyak adalah pelancong yang baru kembali dari Turki.

Belajar dari kasus serupa di Afrika Selatan dan Inggris, waktu yang diperlukan untuk menuju puncak gelombang varian omicron adalah 37 dan 42 hari. Meskipun angka kasus tinggi, angka kematian akibat varian Omicron cukup rendah.

“Puncak kasus Omicron diperkirakan mulai terjadi pada akhir Januari atau awal Februari 2022. Lebih kurang 40 hari sejak kasus mulai naik. Maka itu, arahan Bapak Presiden meminta kita sebaiknya tidak melakukan perjalanan ke luar negeri, kalau tidak ada hal yang urgent,” ujar Airlangga.

Dalam waktu dekat, Indonesia juga akan menggelar MotoGP 2022 seri-2 di Sirkuit Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah, pada 18-20 Maret 2022. Presiden Jokowi sudah menyetujui untuk dilakukan penambahan jumlah penonton dari yang tadinya hanya 63.534 penonton menjadi sebanyak 100.000 penonton (50 persen kapasitas).

Langkah tersebut juga didukung oleh perkembangan vaksinasi di Pulau Lombok, di mana untuk semua kabupaten/kota di Lombok sudah mencapai lebih dari 70 persen untuk vaksinasi dosis-1.

Misalnya Kota Mataram, persentase vaksinasi dosis-1 mencapai 109,26 persen dan dosis-2 sebanyak 78,30 persen, dengan total sasaran booster pada Januari-Maret 2022 sebesar 158.301 orang.

Insentif dari Sisi Ekonomi

Berdasarkan Sidang Kabinet Paripurna pada 30 Desember 2021, telah diputuskan insentif PPN DTP Perumahan akan diperpanjang s.d. Juni 2022. Ketentuannya yakni, PPN DTP besaran dikurangi 50 persen dari tahun 2021, sehingga menjadi PPN DTP sebesar 50 persen untuk rumah tapak/rumah susun dengan harga jual paling tinggi Rp2 miliar dan PPN DTP sebesar 25 persen untuk rumah tapak/rumah susun dengan harga jual paling tinggi Rp5 miliar.

“Ini diperhitungkan dari awal kontrak, dan diharapkan rumah itu selesai dalam 9 bulan. Saat ini sedang disusun draft revisi PMK 103/2021 sebagai dasar regulasi untuk perpanjangan insentif PPN DTP Perumahan tahun 2022,” jelas Airlangga.

Kemudian, akan diberikan juga insentif PPnBM untuk sektor otomotif. PPnBM untuk kendaraan LCGC untuk harga s/d Rp200 juta, yang saat ini PPnBM nya sebesar 3 persen. PPnBM DTP pada kuartal I mendapatkan 3 persen yang ditanggung pemerintah, kemudian pada kuartal II mendapatkan PPnBM DTP sebesar 2 persen, dan pada kuartal III mendapatkan PPnBM DTP sebesar 1 persen, sedangkan pada kuartal IV harus membayar penuh sesuai tarifnya yaitu PPnBM sebesar 3 persen.

Untuk kendaraan dengan harga Rp200 juta – Rp250 juta, yang tarif PPnBM-nya sebesar 15 persen, pada kuartal I ini diberikan insentif sebesar 50 persen ditanggung pemerintah, sehingga masyarakat hanya membayar PPnBM sebesar 7,5 persen, dan pada kuartal II sudah membayar penuh sebesar 15 persen.

Selain itu, telah disetujui untuk dilakukan front-loading beberapa Program Bansos pada kuartal I, seperti perluasan penerima manfaat untuk program BT-PKLWN yaitu penambahan sebanyak 1,76 juta nelayan penduduk miskin ekstrem di wilayah pesisir, sehigga total target sasaran menjadi 2,76 juta orang (ditambah dengan 1 juta orang PKL/pemilik warung).

Sementara itu, lokasi penerima manfaat yaitu pada 212 kabupaten/kota yang masuk pada target pengentasan kemiskinan ekstrim pada 2022, dan besaran yang diberikan adalah Rp600 ribu per penerima.

“Untuk Program PEN sendiri sudah disiapkan anggaran sebesar Rp451 triliun, dan itu terbagi menjadi 3 klaster utama, yakni kesehatan, perlindungan masyarakat, serta penguatan pemulihan ekonomi yang antara lain berisi insentif fiskal, dukungan UMKM, dan korporasi,” tutup Airlangga.

Turut hadir dalam Konferensi Pers tersebut yakni Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.

 

 

 

 

Sumber : cnnindonesia.com
Gambar : CNN Indonesia