Larangan Ekspor Batu Bara Tak Pengaruhi Penerimaan Negara
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyebut larangan ekspor batu bara yang dilakukan Kementerian ESDM tidak akan berpengaruh terhadap penerimaan negara. Hal itu diyakini meski mayoritas dari hasil batu bara Indonesia sebanyak 75 persennya diekspor dan hanya 25 persen yang dimanfaatkan untuk domestik.
Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu Askolani mengatakan penerimaan dari batu bara lebih dominan di sisi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan dari aspek pajak. Sementara untuk batu bara yang diekspor, tidak dikenakan bea keluar sehingga kebijakan larangan ekspor tidak berpengaruh kepada penerimaan.
“Pelarangan ekspor itu tidak pengaruh pada penerimaan, sebab dia tidak dikenakan bea keluar. Jadi untuk batu bara itu tidak ada bea keluarnya. Tidak terpengaruh dengan pembatasan ekspor yang ditetapkan oleh Menteri ESDM pada saat ini,” kata dia, dalam video conference, Selasa, 4 Januari 2022.
Larangan ekspor batu bara tertuang dalam surat nomor B-1605/MB.05/DJB.B/2021 yang dikeluarkan pada 31 Desember 2021 lalu. Kebijakan yang berlaku sejak 1-31 Januari 2022 ini dimaksudkan guna pemenuhan kebutuhan batu bara untuk kelistrikan umum.
Memastikan pasokan dalam negeri
Pada kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, keputusan penghentian ekspor batu bara dilakukan untuk memastikan pasokan dalam negeri. Ia menilai, kebijakan yang diambil oleh pemerintah ini bukan hal yang mudah karena bisa mengancam perekonomian nasional.
“Penghentian ekspor batu bara tujuan pertama untuk sustainabilitas pasokan kita, karena pilihan yang sangat sulit dari perekonomian kita, apakah listrik di Indonesia mati, tapi tetap kita ekspor, kan kayak begitu. Kalau listrik di Indonesia mati dan dia tetap ekspor, ya di Indonesia sendiri akhirnya pemulihannya terancam,” ungkapnya.
Ia menambahkan, langkah-langkah yang diambil pemerintah tentunya telah mempertimbangkan dampak yang akan ditimbulkan. Menurut dia, tidak ada kebijakan yang tidak memiliki dampak, sehingga yang perlu diputuskan pemerintah adalah dampak seminimal mungkin terhadap rakyat dan perekonomian.
“Jadi pilihan-pilihan policy ini lah yang akan selalu dicoba oleh pemerintah, secara hati-hati. Pasti ada pengorbanannya, karena enggak ada pilihan yang disebut free. Yang dicari oleh pemerintah adalah yang dampaknya seminimal mungkin bagi perekonomian, bagi rakyat, namun distorsinya juga sekecil mungkin,” pungkas dia.
Sumber : medcom.id
Gambar : MSN
