Protes Kesepakatan Politik dengan Militer, 12 Menteri Sudan Mengundurkan Diri
Sebanyak 12 menteri kabinet Sudan mengajukan pengunduran diri kepada Perdana Menteri Abdalla Hamdok yang baru diangkat kembali. Langkah ini menjadi aksi protes mereka terhadap kesepakatan politik antara perdana menteri dan dewan militer yang berkuasa di sana.
Jabatan Hamdok dipulihkan setelah menandatangani perjanjian politik pada Minggu kemarin.
Kesepakatan itu sebagian besar disambut oleh masyarakat internasional. “Kami menolak upaya untuk melegitimasi kudeta,” kata aktivis nasional.
Mereka menuntut agar militer tidak menjadi bagian dari pemerintahan Sudan di masa depan.
Para menteri yang mengundurkan diri adalah bagian dari pemerintahan transisi yang dipimpin oleh Hamdok yang dibubarkan pada 25 Oktober oleh kepala dewan militer, Jenderal Abdel Fattah al-Burhan. Langkah militer memicu protes nasional yang menewaskan setidaknya 41 orang.
Dilansir dari Al Jazeera, Selasa, 23 November 2021, para menteri yang mengundurkan diri termasuk menteri luar negeri, kehakiman, pertanian, irigasi, investasi dan energi. Menteri pendidikan tinggi, tenaga kerja, transportasi, kesehatan, pemuda dan urusan agama juga mengajukan pengunduran diri mereka.
Al-Burhan mengumumkan keadaan darurat dan membubarkan pemerintah transisi pada 25 Oktober, di tengah protes dan tuduhan yang saling bersaing antara militer dan politisi. Pemerintah transisi yang terdiri dari warga sipil dan tokoh militer dibentuk setelah kesepakatan pembagian kekuasaan disepakati setelah penggulingan populer penguasa lama Omar al-Bashir pada 2019.
Kesepakatan 14 poin antara Hamdok dan militer juga memberikan pembebasan semua tahanan politik yang ditahan selama kudeta dan menetapkan bahwa deklarasi konstitusional 2019 menjadi dasar untuk transisi politik.
Sumber : medcom.id
Gambar : Medcom.id
