Parlemen Iran Setujui Kabinet Pilihan Presiden Ebrahim Raisi

Parlemen Iran pada Rabu 24 Agustus menyetujui hampir semua pilihan kabinet baru Presiden Ebrahim Raisi. Ini memungkinkan dirinya untuk mulai bekerja dengan sungguh-sungguh dengan pemerintahnya, setelah kemenangan pemilu Juni lalu.

Anggota parlemen menyetujui satu per satu 18 dari 19 kandidat yang diajukan oleh Raisi untuk jabatan menteri. Mereka hanya menolak pilihannya untuk portofolio pendidikan, sehingga mengharuskan presiden untuk membuat pilihan lain untuk jabatan itu.

Di sebuah republik di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei, Raisi mewarisi situasi sosial ekonomi yang sulit. Iran telah dicekik secara finansial oleh sanksi yang diberlakukan kembali oleh Washington setelah Presiden Amerika Serikat (AS) saat itu Donald Trump menarik diri dari kesepakatan nuklir multilateral pada 2018.

Negara berpenduduk 83 juta orang itu sejak itu dilanda krisis ekonomi parah yang diperparah oleh pandemi covid-19. Iran saat ini sedang bergulat dengan gelombang infeksi kelima — gelombang terkuat yang pernah ada.

Negara ini mencatat angka kematian satu hari tertinggi pada hari Selasa, dengan 709 kematian terdaftar oleh kementerian kesehatan dalam 24 jam.

Raisi yang ultrakonservatif memenangkan pemilihan 18 Juni yang dirusak oleh rekor jumlah pemilih yang rendah dan tidak adanya pesaing yang signifikan.

Dia menggantikan presiden moderat Hassan Rouhani, arsitek pembukaan politik yang memuncak pada perjanjian nuklir 2015 antara Teheran dan negara-negara besar. Tetapi pembukaan eksternal itu dihancurkan oleh Trump dan sebagian besar kubu konservatif Iran.

Kepentingan nasional

Presiden baru dilantik oleh parlemen pada awal Agustus, tetapi pemerintahan yang akan keluar tetap memimpin sampai pemungutan suara parlemen hari Rabu.

Suara percaya diri dalam barisan yang sangat konservatif -,semuanya laki-laki,- akan memungkinkan Raisi untuk mulai meninggalkan jejaknya.

Presiden mengumumkan pada Sabtu bahwa prioritas pertama pemerintahnya adalah pertempuran melawan virus korona, diikuti oleh ekonomi.

Kekuatan Barat, Rusia, dan Tiongkok semuanya mengawasi dengan cermat tanda-tanda kesediaan Iran untuk melanjutkan diskusi yang dimulai di Wina pada April yang bertujuan untuk menyelamatkan kesepakatan nuklir.

Para pihak sepakat pada akhir Juni untuk bertemu untuk putaran baru pembicaraan, tetapi diskusi belum dilanjutkan.

Setelah kemenangan pemilihannya, Raisi menyatakan pada 20 Juni bahwa dia tidak akan mengizinkan negosiasi hanya untuk “demi negosiasi”.

“Setiap negosiasi yang menjamin kepentingan nasional pasti akan didukung,” ujar Raisi, seperti dikutip AFP, Kamis 26 Agustus 2021.

Kesepakatan 2015 menawarkan Iran pelonggaran sanksi Barat dan PBB dengan imbalan kontrol ketat pada program nuklirnya, yang dipantau oleh PBB.

Negosiasi di Wina, Austria bertujuan untuk menghidupkan kembali kesepakatan ini -,secara langsung dengan pihak-pihak yang tersisa, secara tidak langsung dengan AS,- berusaha untuk membawa Washington kembali ke negosiasi.

Ketika putaran terakhir pembicaraan selesai pada Juni, rencananya adalah untuk melunakkan sanksi AS sebagai imbalan bagi Iran yang secara ketat mematuhi komitmen nuklirnya. Sebagai pembalasan atas penarikan Trump tiga tahun lalu dan sanksinya yang berayun, Iran pada dasarnya mengabaikan sebagian besar komitmen itu.

Di tempat lain di sirkuit diplomatik, salah satu keputusan pertama bagi pemerintah baru adalah siapa yang akan dikirim ke pertemuan puncak regional yang diselenggarakan di Baghdad yang akan berlangsung pada hari Sabtu.

KTT itu berusaha meredakan ketegangan di sejumlah bidang, dan Irak mengatakan bahwa Raisi sendiri termasuk di antara mereka yang diundang. Seiring dengan calon menteri, kabinet Iran terdiri dari beberapa wakil presiden, yang tidak memerlukan persetujuan parlemen.

Sejauh ini Raisi telah menunjuk empat wakil presiden. Di antara mereka adalah Mayor Jenderal Mohsen Rezai, mantan kepala Pengawal Revolusi dan di antara yang kalah dalam pemilihan presiden, ditunjuk sebagai wakil presiden yang bertanggung jawab atas urusan ekonomi.

 

 

 

 

Sumber : medcom.id
Gambar : Medcom.id