Malaysia-Singapura Bahas Sertifikat Vaksin untuk Lintas Batas
Malaysia dan Singapura akan mengakui sertifikat vaksinasi Covid-19 dari masing-masing negara sebagai syarat untuk perjalanan lintas perbatasan mereka.
Kesepakatan pembahasan pengakuan sertifikat ini tercapai dalam pertemuan antara Menteri Luar Negeri Singapura, Vivian Balakrishnan, dan Menlu Malaysia, Hishammuddin Hussein, di Putrajaya pada Selasa (23/3).
“Detail operasional Pengakuan Resiprokal Sertifikat Vaksin antara Malaysia dan Singapura, termasuk detail ketentuan, protokol kesehatan, dan proses aplikasi untuk masuk dan keluar Malaysia dan Singapura akan diputuskan dan difinalisasi kemudian oleh kedua pihak,” demikian pernyataan bersama mereka.
Dalam pernyataan yang dikutip Channel NewsAsia itu, mereka juga mengatakan, “Kedua menteri menjalin diskusi konstruktif mengenai vaksinasi nasional di Malaysia dan Singapura, dan bagaimana ini bisa memfasilitasi perjalanan lintas batas antara kedua negara di kemudian hari.”
Selain itu, mereka juga memperkuat komitmen untuk melanjutkan program vaksinasi, termasuk bagi orang Malaysia di Singapura dan orang Singapura di Malaysia.
Mereka menutup pernyataan bersama itu dengan komitmen untuk “memperkuat kerja sama untuk menstimulasi pemulihan dari dampak pandemi global.”
Ini merupakan lanjutan dari diplomasi Balakrishnan ke negara-negara tetangga ASEAN. Sebelum Malaysia, ia juga sudah melawat Brunei.
Selain pandemi Covid-19, saat ini isu demonstrasi akibat kudeta di Myanmar juga sedang menjadi perhatian di ASEAN. Namun, tak ada keterangan lebih lanjut isu tersebut menjadi salah satu pembahasan Balakrishnan dalam tur diplomasi kali ini atau tidak.
Sebelumnya, Perdana Menteri Malaysia, Muhyiddin Yassin, mendukung seruan Presiden Joko Widodo untuk mengadakan konferensi tingkat tinggi (KTT) darurat ASEAN guna mengatasi situasi di Myanmar.
Gelombang pemberontakan sipil terhadap junta-militer terus meluas di Myanmar sejak kudeta berlangsung pada 1 Februari lalu.Aparat keamanan pun dilaporkan semakin brutal dalam menindak para demonstran.
Komisi Tinggi HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan bahwa sampai saat ini lebih dari 200 orang tewas dalam bentrokan antara aparat keamanan Myanmar dan pedemo. Selain korban tewas, sedikitnya sudah ada 2.400 orang yang ditahan junta militer Myanmar.
Sumber : cnnindonesia.com
Gambar : CNN Indonesia
