Pemerintah Ajak Pihak Swasta Percepat Produksi Vaksin Merah Putih
Pemerintah membuka peluang kerjasama dengan pihak industri swasta nasional untuk ikut mensukseskan percepatan pengembangan vaksin Covid-19 buatan dalam negeri yang dinamai vaksin merah putih. Hal ini agar vaksin merah putih dapat segera diproduksi.
“Dibuka seluas-luasnya, dibawah koordinasi pemerintah untuk hilirisasi, baik meningkatkan kapasitas produksi, memfasilitasi proses uji pre klinis dan uji klinis, maupun meluaskan target pasar,” jelas Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito dikutip dari siaran persnya, Selasa (9/3/2021).
Menurut dia, saat ini proses pengembangan vaksin merah putih sudah pada tahapan penelitian berskala laboratorium atau lab skill research dan tahapan faktor ekspresi. Wiku mengatakan tahapan ini terus dimonitor oleh Kementerian Riset Teknologi / Badan Riset Inovasi Naisonal (Kemenristek BRIN).
“Pemerintah sudah mempersiapkan proses pengadaan vaksin hingga tahapan industrialnya demi terjaminnya produksi vaksin dalam jumlah besar,” kata dia.
Wiku menyampaikan produksi vaksin merah putih bertujuan untuk menjamin kebutuhan vaksinasi Covid-19. Selain itu, Indonesia dapat berperan aktif mencapai ketahanan kesehatan global.
Adapun vaksin merah putih ini dikembangkan oleh konsorsium nasional yang melibatkan Lembaga Biologi Molokuler Eijkman, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Kemudian, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Kemeterian Riset dan Teknologi, serta sejumlah universitas.
Presiden Joko Widodo atau Jokowi sebelumnya telah memerintahkan agar produksi vaksin Covid-19 merah putih dipercepat. Dia menargetkan vaksin merah putih bisa mulai diproduksi pada akhir 2021.
Vaksin untuk Guru dan Tenaga Pengajar
Program vaksinasi di Indonesia sudah dimulai sejak 13 Januari 2021 dimana Jokowi menjadi orang pertama yang disuntik vaksin produksi Sinovac.
Pada tahap awal, vaksinasi diprioritaskan kepada 1,5 juta tenaga kesehatan.
Selanjutnya, vaksinasi Covid-19 tahap dua diberikan kepada petugas layanan publik dan orang lanjut usia (lansia) di atas 60 tahun. Petugas layanan publik yang dimaksud yakni damkar, BPBD, BUMN, BUMD, BPJS, kepala atau perangkat desa.
Selain petugas layanan publik dan lansia, pemerintah juga memprioritaskan vaksinasi Covid-19 pada pedagang pasar, pendidik (guru, dosen, tenaga pendidik), tokoh agama dan penyuluh pada tahap dua ini.
Kemudian, wakil rakyat, pejabat pemerintah dan ASN, petugas keamanan, petugas pariwisata, hotel, restoran, atlet dan pekerja transportasi publik.
Total sasaran vaksinasi Covid-19 tahap dua mencapai 38.513.446 orang. Sekitar 21 juta di antaranya merupakan lansia, sisanya pekerja layanan publik dan kelompok prioritas lain. Vaksinasi Covid-19 tahap sudah mulai dilaksanakan pada 17 Februari 2021.
Sumber : Liputan6.com
Gambar : Liputan6.com
