Aturan Ketat Covid-19, Raja Malaysia Tunda Pertemuan dengan Tokoh Partai
Raja Malaysia, Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah memutuskan untuk menunda pertemuan dengan para pemimpin politik selama dua minggu. Penundaan tersebut dilakukan menyusul pembatasan gerak terkait covid-19.
“Penundaan itu karena perintah pengendalian gerakan bersyarat (CMCO) di Selangor dan Kuala Lumpur. Audiensi baru akan diputuskan setelah CMCO berakhir, sekitar dua pekan dari sekarang,” ujar Datuk Pengelola Bijaya Diraja Istana Negara, Ahmad Fadil Syamsuddin, seperti dikutip Bernama, Rabu 14 Agustus 2020.
Para pemimpin politik dijadwalkan bertemu Sultan Abdullah menyusul pertemuan dengan Pemimpin Oposisi Anwar Ibrahim kemarin. Anwar dilaporkan menunjukkan dokumen-dokumen untuk membuktikan bahwa dia mendapat dukungan dari mayoritas anggota Dewan Rakyat atau parlemen.
Dalam jumpa pers Anwar mengaku mendapat dukungan lebih dari 120 anggota parlemen dan menegaskan bahwa pemerintahan Perdana Menteri Muhyiddin Yassin sudah runtuh. Ia pun meminta semua pihak memberikan ruang kepada Sultan Abdullah untuk menyelesaikan masalah tersebut.
Istana Negara kemudian mengeluarkan pernyataan bahwa Anwar tidak memberikan daftar anggota parlemen yang mendukungnya selama pertemuan 25 menit itu.
Pada hari yang sama, pemimpin veteran United Malays National Organisation(UMNO) Tengku Razaleigh Hamzah berbicara kepada Sultan Abdullah. Ini memicu rumor tetapi tidak ada rincian tentang pertemuan tersebut sejauh ini.
Namun, pengamat politik yakin hal itu juga terkait dengan gejolak politik yang sedang berlangsung.
Pada malam harinya, UMNO mengumumkan bahwa mereka sedang mempertimbangkan untuk menarik dukungan untuk pemerintahan koalisi Perikatan Nasional (PN). Hingga saat ini PN hanya memiliki mayoritas dua kursi.
Sebelumnya hari ini, Malaysiakini melaporkan bahwa pertemuan dengan sekutu Anwar, yakni Sekretaris Jenderal DAP Lim Guan Eng dan Presiden Amanah Mohamad Sabu telah ditunda.
Awalnya Lim dijadwalkan bertemu hari ini sementara Mohamad pada 21 Oktober.
Ini merupakan krisis politik kedua yang terjadi setelah penobatan Sultan Abdullah sebagai Yang di-Pertuan Agong pada Januari 2019 lalu.
Sumber : medcom.id
Gambar : Medcom.id
