Libanon, Negara yang Terperosok dalam Krisis Ekonomi

Libanon sedang terguncang. Sebuah ledakan dahsyat mengguncang Libanon Selasa (4/8) waktu setempat.

Ledakan mengakibatkan lebih dari 50 orang. Jauh sebelum ledakan besar itu terjadi, Libanon memiliki masalah lain.

Libanon dilanda krisis ekonomi terburuk dalam beberapa dasawarsa terakhir.

Hal itu ditandai dengan kejatuhan mata uang yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mengutip AFP, Rabu (5/8), kejatuhan mata uang Libanon telah menyebabkan hampir setengah dari populasi negara tersebut berada dalam jurang kemiskinan. Mayoritas perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) dan memotong gaji karyawan.

Guncangan ekonomi terjadi sejak akhir 2019. Masyarakat melakukan aksi demonstrasi karena tak terima dengan sistem politik yang dianggap korup dan tidak kompeten. Berikut kilas permasalahan ekonomi di Libanon.

Kekurangan Dolar

Libanon sempat kehabisan pasokan dolar pada tahun lalu. Ratusan orang turun ke jalan-jalan di pusat kota Beirut untuk protes karena kesulitan ekonomi.

Pemilik pom bensin menjadi pihak yang paling membutuhkan dolar untuk membayar pasokan bahan bakar. Media melaporkan bahwa banyak bank yang membatasi penjualan dolar karena takut kehabisan.

Pajak untuk WhatsApp

Usulan pemerintah untuk mengenakan pajak pada aplikasi pesan online gratis, seperti WhatsApp pada 17 Oktober 2019 lalu juga memicu konflik di Libanon. Ribuan orang turun ke jalan-jalan di Beirut dan kota-kota lain.

Masyarakat meneriakkan dan menuntut jatuhnya rezim. Setelah itu, Perdana Menteri Saad Hariri membatalkan pajak pada hari yang sama.

Pemerintah Baru
Desember 2019, akademisi Hassan Diab diangkat menjadi Perdana Menteri untuk menggantikan Hariri yang mengundurkan diri pada akhir Oktober 2019 setelah mendapatkan tekanan dari masyarakat.

Masyarakat pun tak terima dan melakukan aksi unjuk rasa untuk mengutuk penunjukan Diab sebagai perdana menteri baru. Kemudian, sebuah pemerintahan baru diluncurkan pada 21 Januari 2020.

Demonstran pun meresponsnya dengan membakar ban dan menutup beberapa jalan di sebagian besar kota Sunni di seluruh negeri.

Gagal Bayar
Pada 7 Maret 2020, Libanon yang memiliki beban utang hampir 170 persen dari produk domestik bruto (PDB) mengatakan akan default alias gagal bayar pada obligasi sebesar US$1,2 miliar. Kemudian, pemerintah mengumumkan akan menghentikan pembayaran untuk semua obligasi dalam mata uang dolar pada 23 Maret 2020.

Kehilangan Dana
Pada 24 April 2020, Diab mengatakan bank telah kehilangan US$5,7 miliar atau 4,8 miliar euro pada Januari dan Februari 2020. Berdasarkan perkiraan dari lembaga resmi, dana sebesar US$2,3 miliar ditransfer ke luar negeri tahun lalu.

Rencana Penyelamatan
Pada 30 April 2020, Diab menyatakan Libanon akan mencari bantuan dari Dana Moneter Internasional (IMF) setelah pemerintah menyetujui rencana penyelamatan ekonomi.

Kemudian, Libanon baru resmi berbicara dengan IMF terkait bantuan dana tersebut pada bulan depannya, atau 13 Mei 2020.

Lepas Kendali
Kepala Hak Asasi PBB Michelle Bachelet memperingatkan bahwa krisis Libanon semakin tak terkendali. Ia mengusulkan agar pemerintah Libanon meminta dukungan internasional untuk mencegah kekacauan lebih parah.

Potensi Jadi Negara Gagal
Menteri Luar Negeri Nassif Hitti mengundurkan diri pada 3 Agustus 2020. Hal itu dilakukan sebagai bentuk protes Hitti atas kesalahan pemerintah dalam menangani krisis ekonomi.

Pemerintah Libanon enggan mengikuti saran yang diminta IMF untuk memperbaiki krisis ekonomi di negara tersebut. Hitti memperingatkan bahwa Libanon berisiko menjadi negara gagal.

Setelah ia mengundurkan diri, posisinya digantikan oleh Charbel Wahbe. Ia adalah mantan duta besar dan penasihat Presiden Michel Aoun.

 

 

 

Sumber : cnnindonesia.com
Gambar : CNN Indonesia