Khalifa Haftar Klaim Ambil Alih Pemerintahan Libya
Pasukan Nasional Libya (LNA) di bawah pimpinan Khalifa Haftar mengklaim telah mengambil alih pemerintahan di negara tersebut. Pernyataan disampaikan Haftar dalam sebuah video pada Senin malam, 27 April.
“Komandan Jenderal dari angkatan bersenjata telah mengambil alih pemerintahan negeri ini dan mengumumkan diakhirinya perjanjian Skhirat,” ujar Haftar.
“Terlepas dari beratnya beban tanggung jawab, kami menerima keinginan rakyat dan mandat yang mereka delegasikan,” lanjutnya, dilansir dari Tass, Selasa 28 April 2020.
Ia menegaskan bahwa LNA akan berusaha membangun sejumlah institusi permanen yang sejalan dengan keinginan rakyat. “Masyarakat harus dapat mengendalikan nasib mereka dan memilih sendiri masa depan melalui cara-cara demokratis,” sebut Haftar.
“Dari hari pertama perjuangan, tujuan kami adalah melindungi keinginan rakyat Libya,” sambungnya.
Haftar mengklaim perjanjian Skhirat yang dimediasi Perserikatan Bangsa-Bangsa telah membuat Libya terpuruk. Ia menyebut perjanjian itu kini telah menjadi “bagian dari masa lalu kelam” Libya.
Perjanjian Skhirat, atau dikenal dengan Kesepakatan Politik Libya, ditandatangani di Skhirat, Maroko, pada Desember 2015.
Kesepakatanitu dibuat berdasarkan rencana damai PBB, yang berujung pada pembentukan Pemerintahan Perjanjian Nasional (GNA) dan Dewan Kepresidenan. Kedua badan itu berbasis di Tripoli dan dipimpin Perdana Menter Fayez al-Sarraj.
Pada 19 Januari, konferensi tingkat tinggi mengenai Libya digelar di Berlin. Sedikitnya sepuluh kepala negara menghadiri konferensi tersebut, termasuk Presiden Rusia Vladimir Putin.
Komunike terakhir dari konferensi itu meliputi seruan gencatan senjata dan permintaan agar negara-negara asing tidak ikut campur dalam urusan Libya.
Sumber : medcom.id
Gambar : Kiblat
