Kapal China Bertahan Natuna, TNI Kirim 8 KRI Berpatroli
TNI mengerahkan delapan Kapal Republik Indonesia (KRI) berpatroli untuk pengamanan Perairan Natuna, Kepulauan Riau, (6/1). Langkah ini dilakukan lantaran sejumlah kapal nelayan China masih bertahan di Perairan Natuna hingga saat ini.
“Kami perkuat hingga delapan KRI di daerah operasi,” kata Panglima Komondo Gabungan Wilayah Pertahanan I (Pangkogabwilhan I) Laksamana Madya (Laksdya) TNI Yudo Morgono lewat pesan singkat kepada CNNIndonesia.com, Senin (6/1).
Dia mengatakan bahwa situasi di Perairan Natuna belum banyak berubah sejak Minggu (5/1).
Pihaknya, lanjut Yudo, masih terus melakukan upaya mengatasi situasi tersebut dengan melakukan berbagai pengembangan langkah sesuai perkembangan situasi di lapangan.
“Kondisi belum banyak berubah dari kemarin,” tutur Yudo.
Sebelumnya, Yudo menyampaikan bahwa hingga Minggu (5/1) kapal nelayan China masih bertahan di Perairan Natuna. Ia mengatakan kapal-kapal asing tersebut bersikukuh melakukan penangkapan ikan yang berjarak sekitar 130 mil dari perairan Ranai, Natuna.
“Mereka didampingi dua kapal penjaga pantai dan satu kapal pengawas perikanan China,” kata Yudo Margono dalam konferensi pers di Pangkalan Udara TNI AL di Tanjungpinang, Kepri, Minggu (5/1) dikutip dari Antara.
Yudo menegaskan bahwa TNI sudah melakukan gelar operasi dengan menurunkan dua unsur KRI guna mengusir kapal asing tersebut keluar dari Laut Natuna.
“Kami juga gencar berkomunikasi secara aktif dengan kapal penjaga pantai China agar dengan sendirinya segera meninggalkan perairan tersebut,” katanya.
Operasi ini, kata dia, tidak memiliki batas waktu sampai kapal China betul-betul angkat kaki dari wilayah maritim Indonesia.
Presiden Joko Widodo sendiri telah menyatakan bahwa pemerintah tidak akan berkompromi dalam mempertahankan kedaulatan Indonesia, terkait polemik klaim kepemilikan perairan Natuna oleh China. Pernyataan ini disampaikan oleh Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman.
“Tak ada kompromi dalam mempertahankan kedaulatan Indonesia,” kata Jokowi melalui Fadjroel yang disampaikan kepada CNNIndonesia.com, Sabtu (4/1).
Kendati begitu, Jokowi tak membantah bila pemerintah tetap memprioritaskan kebijakan diplomatik damai dalam menyelesaikan polemik dengan Negeri Tirai Bambu itu. Langkah ini merupakan arahan dari kepala negara.
Sumber : cnnindonesia.com
Gambar : cnnindonesia.com
[social_warfarebuttons=”Facebook,Pinterest,LinkedIn,Twitter,Total”]
