Sri Mulyani Sebut Ketidakpastian Ekonomi Cepat Berubah
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan ketidakpastian ekonomi di global saat ini memiliki pola berbeda berbeda dibanding sebelumnya. Ketidakpastian yang terjadi sekarang ini menurutnya, semakin cepat berubah.
Ia mencontohkan kesepakatan perdagangan antara Amerika Serikat (AS) dengan China. Awalnya pasar sempat dibuat senang karena kedua negara memberikan sinyal akan meneken kesepakatan dagang.
Tapi, di tengah kegirangan pasar tersebut secara tiba-tiba Presiden AS Donald Trump mengatakan kesepakatan dagang dengan China baru akan dilakukan setelah pemilihan presiden 2020.
“Jadi artinya setiap hari ada harapan lalu kekecewaan. Dua kali. Demikian juga kondisi politik baik itu di Inggris maupun belahan dunia lain,” ucap Sri Mulyani, Rabu malam (5/12).
Diketahui, rencana pengunduran diri Inggris dari keanggotaan Uni Eropa (Brexit) juga masih menjadi perhatian dunia saat ini. Anggota parlemen Inggris sepakat untuk mengadakan pemilihan umum pada 12 Desember 2019 untuk mendukung upaya Perdana Menteri Boris Johnson memecahkan kebuntuan politik yang membuat Brexit tertunda tiga kali.
“Jadi faktor ketidakpastian yang tidak ada polanya adalah menjadi penyebab lemahnya kepercayaan dari dunia usaha dan pelaku ekonomi,” terang dia.
Ketidakpastian ekonomi, sambung Sri Mulyani, sebenarnya biasa dihadapi oleh pelaku usaha. Hanya saja, pelaku usaha tak lagi bisa memproyeksi berbagai keputusan dalam bisnisnya di tengah ketidakpastian ekonomi global dengan pola baru seperti ini.
“Hari ini yang kami percaya proyeksinya seperti ini, kemudian besok ada suatu kejadian jadi berubah sama sekali,” jelas Sri Mulyani.
Situasi ini akhirnya juga membuat ekonomi global semakin lesu. Makanya, Dana Moneter Internasional (IMF) meramalkan pertumbuhan ekonomi dunia hanya tiga persen tahun ini, turun dari posisi 2018 yang sebesar 3,6 persen.
“IMF selalu mengatakan kalau pertumbuhan ekonomi dunia tiga persen itu sebetulnya sudah dekat resesi atau sudah resesi,” ujarnya.
Oleh karena itu, Sri Mulyani menyatakan pemerintah akan memanfaatkan berbagai kebijakan fiskal demi menjaga ekonomi dalam negeri. Pemerintah siap menggelontorkan belanja lebih banyak demi menjaga daya beli masyarakat, sehingga tingkat konsumsi tak melorot.
“Kami di Kementerian Keuangan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai instrumen fiskal dalam rangka mengatasi ketidakpastian dan pelemahan yang berasal dari luar lingkungan perekonomian Indonesia,” ucap Sri Mulyani.
Selain itu, tambahnya, pemerintah juga sedang menyederhanakan 72 undang-undang (UU) terkait investasi menggunakan skema omnibus law. Hal ini diharapkan bisa menarik investasi lebih banyak ke Indonesia.
“Kami rapat kabinet terus menurus dari makan pagi lalu makan siang lalu makan malam, bicarakan hal-hal yang menjadi penghalang investasi,” pungkas Sri Mulyani.
Sumber : Cnnindonesia.com
Gambar : Ekonomi Bisnis
[social_warfare buttons=”Facebook,Pinterest,LinkedIn,Twitter,Total”]
