Negara-negara Asia Pasifik Dukung Indonesia Tingkatkan Keamanan di Papua Barat
Organisasi antar pemerintah dari negara-negara regional Asia-Pasifik tidak memasukan agenda dekolonialisasi Papua Barat dalam Pacific Islands Forum (PIF) yang akan diadakan pada 1-9 September 2019.
Vanuatu, sebagai salah satu anggota dari PIF, selalu membawa isu Papua Barat ke dalam forum yang diadakan sekali dalam setahun itu sejak adanya diskusi akan kemerdekaan dari Papua dan Papua Barat pada forum United Nation tahun 2017.
Sebelumnya, isu yang dibawa Vanuatu selalu mendapat dukungan dari beberapa negara seperti Tuvalu, Saint Vincent, dan Kepulauan Granadies. Namun, kali ini, Vanuatu harus berjalan sendirian dalam memperjuangkan isu yang dibawanya tersebut.
Sementara itu, absennya United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) mempertegas pilihan dari beberapa negara tersebut untuk tidak lagi mendukung isu yang dibawa oleh Vanuatu.
Dilansir dari West Papua Indonesia, alasan pertama negara-negara tersebut tak lagi mendukung gerakan separatis dari Papua Barat adalah lebih banyaknya isu yang lebih penting untuk difokuskan. Salah satunya adalah agenda PIF kepada kepentingan bersama untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial dari masyarakat negara-negara Asia-Pasifik.
Negara-negara Asia-Pasifik seperti Kepulauan Solomon, Selandia Baru, Papua New Guinea, Tuvalu, dan Nauru berhenti memberikan dukungan kepada isu Papua Barat. Bahkan, negara-negara PIF mendukung pemerintahan Indonesia untuk meningkatkan situasi dan kondisi yang ada di Papua Barat.
Alasan kedua adalah beberapa negara yang tergabung dalam PIF telah datang dan melihat sendiri kondisi yang ada di Papua dan Papua Barat, salah satunya adalah Kepulauan Solomon. Menteri Luar Negeri Kepulauan Solomon, Rence Sore, telah datang bersama rombongannya untuk melihat sendiri keadaan di Papua dan Papua Barat.
Ketika datang ke sana, Rence Sore menyatakan bahwa selama ini dirinya hanya mendengar satu sisi cerita yang menggambarkan bahwa di kedua daerah tersebut selalu terjadi pelanggaran HAM seperti aktivitas makar dan pembunuhan.
Alasan terakhir adalah Papua Barat memilih kesejahteraan ekonomi yang lebih baik. Menteri Luar Negeri Selandia Baru, Winston Peters, menyatakan bahwa negaranya mendukung Papua Barat untuk tetap menjadi bagian dari pemerintahan Indonesia. Winston mengatakan bahwa bahkan pendapatan per kapita dari Papua Barat lebih baik dari Papua New Guinea.
Meskipun berlawanan dengan forum, Vanuatu tetap memperjuangkan resolusi UN tentang Papua Barat. Winston Peters juga menyampaikan bahwa dirinya memahami niat baik dari Vanuatu untuk terus memperhatikan kepentingan sesama warga Asia-Pasifik.
Maka dari itu, Winston juga menambahkan bahwa tugas dari PIF adalah memfasilitasi isu ini dalam jangka panjang dengan tetap menjaga kenyamanan dari berbagai pihak yang terlibat, mulai dari orang-orang yang mendukung isu ini hingga warga Papua Barat.
Sumber : akurat.co
Gambar : Lowy Institute
[social_warfare buttons=”Facebook,Pinterest,LinkedIn,Twitter,Total”]
