Oposisi Inggris Godok RUU Jegal Usul Brexit PM Boris Johnson
Kelompok oposisi di Parlemen Inggris bakal mencoba meloloskan rancangan undang-undang, untuk menghalangi niat Perdana Menteri Boris Johnson memutuskan negara itu keluar dari Uni Eropa (Brexit) tanpa kesepakatan pada 31 Oktober mendatang. Proses legislasi pun dikebut selepas masa reses libur musim panas, meski Johnson memutuskan menonaktifkan sementara parlemen.
Menurut Ketua Partai Buruh dan pemimpin oposisi, Jeremy Corbyn, mereka bakal mengadakan rapat pada Selasa (3/9) besok guna membicarakan langkah untuk menjegal langkah Johnson yang berkeras melakukan Brexit tanpa kesepakatan. Sebab permintaan Johnson supaya Inggris melakukan perundingan ulang soal Brexit ditolak oleh Uni Eropa.
“Kabinet bayangan akan bertemu untuk mematangkan rencana kami untuk menghentikan bencana Brexit tanpa kesepakatan. Kami bekerja sama dengan seluruh pihak dengan cara apapun untuk menyelamatkan negara ini dari bahaya,” kata Corbyn, seperti dilansir Reuters, Senin (2/9) kemarin.
Menurut Juru Bicara Partai Buruh, Keir Starmer, tujuan oposisi hanya satu. Yakni menghalangi rencana Johnson melakukan Brexit tanpa kesepakatan.
Sedangkan Menteri Koordinator Inggris, Michael Gove, pesimis langkah kelompok oposisi bakal berhasil. Menurut dia, jika oposisi meloloskan beleid itu, kecil kemungkinan pemerintah akan menyetujuinya di tenggat waktu yang pendek.
“Kami yakin perdana menteri membuat kemajuan dengan rekan-rekan di Uni Eropa dan para sekutu untuk mengamankan kesepakatan, dan saya tidak yakin ada pihak-pihak yang mau menghalangi hal ini,” kata Gove.
Apalagi Johnson menonaktifkan parlemen dari pertengahan September hingga pertengahan Oktober. Sedangkan tenggat Inggris untuk Brexit ditetapkan pada 31 Oktober.
Corbyn menuduh langkah Johnson menonaktifkan parlemen bertentangan dengan proses demokrasi. Sedangkan Johnson beralasan keputusan itu diambil untuk membungkam pihak-pihak yang dia anggap cuma mengacaukan agenda pemerintah dengan perdebatan Brexit yang tanpa henti di parlemen.
Kendati demikian, Corbyn juga harus bisa menarik dukungan dari sejumlah anggota parlemen Inggris dari faksi Konservatif, untuk meloloskan agendanya. Menurut mantan menteri Rory Stewart, ada kemungkinan segelintir anggota faksi Konservatif membelot menentang keputusan Johnson.
Jika hal ini terjadi, dikhawatirkan proses pembahasan Brexit yang menemui jalan buntu seperti di era mantan perdana menteri Theresa May bisa terulang. Saat itu May dan parlemen sama sekali tidak menemukan solusi, hingga akhirnya politikus Partai Konservatif itu mengundurkan diri dari jabatannya.
Penentang yang tidak setuju Brexit tanpa kesepakatan mengatakan itu akan menjadi bencana bagi Inggris. Padahal Johnson menyatakan tidak ingin bernasib sama seperti May.
Sumber : cnnindonesia.com
Gambar : Law-Justice
[social_warfare buttons=”Facebook,Pinterest,LinkedIn,Twitter,Total”]
