Tak Bisa Gaji Staf, Presiden Palestina Pecat Semua Penasihat
Presiden Palestina, Mahmoud Abbas, dilaporkan memecat semua penasihatnya lantaran tak sanggup menggaji pegawai.
Kantor Kepresidenan Palestina tidak menjelaskan jumlah penasihat presiden yang diputus kontrak kerjanya. Kantor tersebut hanya merujuk pada pernyataan singkat yang dikeluarkan pemerintah melalui kantor berita Palestina, WAFA.
Namun, seorang analis politik Palestina, Jihad Harb, mengatakan pemecatan para penasihat presiden ini dilakukan setelah Abbas menerima laporan besaran uang yang harus dikeluarkan untuk menggaji para menteri dan pejabat pemerintah lainnya pada Juni lalu.
“Jelas bahwa Presiden Abbas menerima laporan dari komite yang memeriksa seluruh gaji dan tunjangan karyawan,” kata Harb seperti dikutip AFP, Selasa (20/8).
Harb menuturkan Abbas “ingin mengurangi pengeluaran kantornya dengan mengambil langkah-langkah penghematan demi menghadapi krisis anggaran saat ini.”
Saat ini, pemerintahan Abbas memang sedang mengalami krisis setelah Israel menangguhkan pembagian uang pajak barang senilai US$10 juta setiap bulannya yang sebenarnya merupakan hak pemerintah Palestina.
Penangguhan itu dilakukan Israel sebagai protes karena pemerintahan Abbas terus membagikan sebagian uang tersebut kepada narapidana Palestina di penjara Israel. Para pelaku penyerangan terhadap warga Israel pun turut menerima uang tersebut.
Palestina menganggap warganya yang menjadi napi di Israel merupakan pejuang terhadap pendudukan Israel. Pemerintahan Abbas memberikan uang-uang itu untuk menyokong kebutuhan para keluarga napi.
Selama ini, Israel memang mengumpulkan sekitar US$190 juta setiap bulannya. Uang itu hasil dari penarikan pajak terhadap setiap barang dan produk yang transit melalui pelabuhan Israel dan akan dijual ke pasar Palestina.
Di bawah perjanjian perdamaian sementara, uang pajak itu selama ini lantas dibagi Israel kepada otoritas Palestina. Namun, karena kesepakatan damai menemui jalan buntu sejak 2014, Israel menghentikan sebagian aliran dana tersebut.
Otoritas Palestina pun kian terdesak, terutama setelah Amerika Serikat mencabut sebagian besar bantuannya sebagai bentuk tekanan agar perjanjian damai segera disepakati.
Sejak itu, Abbas menuduh Israel melakukan pemerasan dan menolak menerima uang pajak tersebut dari Tel Aviv. Uang pajak tersebut merupakan 65 persen dari total pendapatan pemerintah Palestina selama ini.
Demi memangkas pengeluaran, Palestina telah memotong setengah gaji seluruh pegawai negeri sipilnya yang berjumlah hingga puluhan ribu orang.
Sumber : cnnindonesia.com
Gambar : Indopos
[social_warfare buttons=”Facebook,Pinterest,LinkedIn,Twitter,Total”]
