Sidang di MK Digelar, 9.311 Personel TNI-Polri Jaga Jatim
Jelang pelaksanaan sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) 2019 di Mahkamah Konstitusi, Polda Jawa Timur (Jatim) menyiagakan ribuan personel gabungan untuk melakukan pengamanan sejumlah titik di Jatim.
Kapolda Jatim Irjen Pol Luki Hermawan mengatakan pengamanan di Jatim itu penting dilakukan lantaran tensi di Jatim yang masih tinggi pascapengumuman hasil pemilu dan Pilpres 2019, beberapa waktu lalu.
“Pasca-pelaksanaan pengumuman hasil Pemilu 2019, [tensi] cukup tinggi, bukan hanya di Jakarta saja, namun, berimbas pada provinsi-provinsi lainnya termasuk di Jawa Timur, sebagaimana terdapat kasus yang jadi atensi di Jawa Timur, seperti pembakaran Mapolsek Tambelangan, Sampang,” kata Luki, di Mapolda Jatim, Kamis (13/6).
Peristiwa itu, kata Luki, menjadi bukti bahwa Jatim menjadi salah satu target bagi oknum yang tak bertanggungjawab yang menginginkan ketidakstabilan keamanan pascapemilu.
Luki merinci selama pelaksanaan sidang PHPU di MK yang tahapannya dimulai sejak 14 hingga 28 Juni 2019 Polda Jatim menerjunkan 6.331 personel kepolisian, lalu ditambah pula dengan 2.980 personel TNI. Totalnya mencapai 9.311 personel.
Ribuan personel tersebut bakal disiagakan untuk menjaga sejumlah lokasi yang dianggap vital di Jatim, seperti kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), kantor Badan Pengawas Pemilu, serta gudang logistik.
“Dalam rangka pengamanan sidang PHPU, Polda Jatim telah menyiapakan personel sebanyak 6.331 personel dan dibantu TNI sebanyak 2.980 personel. Sasaran giat pengamanan tersebut adalah kantor KPU, Bawaslu, gudang logistik, dan objek vital, yang berada di Jawa Timur,” kata dia.
Luki berharap seluruh personel yang terlibat, selalu waspada terhadap upaya pihak-pihak tertentu yang ingin mengganggu pelaksanaan sidang PHPU di wilayah Jatim.
“Laksanakan deteksi dini terhadap seluruh potensi gangguan kamtibmas yang dapat menimbulkan ancaman selama proses sidang PHPU berlangsung di Jawa Timur, khususnya di wilayah Jatim,” katanya.
Tak hanya itu, Luki juga meminta para personel yang bertugas untuk melakukan pencegahan deteksi dini melalui cara menjalin sinergitas dengan sejumlah tokoh agama dan masyarakat di daerah setempat.
“Laksanakan mapping dan monitoring terhadap kelompok yang diindikasi akan mengganggu proses jalannya sidang PHPU dan lakukan pencegahan sedini mungkin agar tidak menimbulkan gangguan kamtibmas. Jalin sinergitas dengan TNI, tokoh politik, tokoh agama, tokoh pemuda, dan komponen masyarakat lainnya,” kata dia.
Sementara itu, untuk melakukan pengamanan sidang di MK, Jakarta, Luki menyebut pihaknya juga telah mengirimkan sejumlah 1.200 personel. Personel tersebut, terdiri dari Satuan Brimob dan Sabhara.
Sumber : cnnindonesia.com
Gambar : Layar Berita
[social_warfare buttons=”Facebook,Pinterest,LinkedIn,Twitter,Total”]
