Netanyahu Belum Bisa Bentuk Kabinet Meski Menang Pemilu
Meski menang dalam pemilihan umum Israel pada 9 April lalu, ternyata Benjamin Netanyahu belum juga bisa membentuk pemerintahan. Dia kini mengancam akan kembali memerintahkan pemilihan umum kembali jika koalisi untuk menjalankan pemerintahan tak kunjung terbentuk.
Seperti dilansir The Guardian, Selasa (28/5), perundingan antara kubu koalisi sayap kanan dan religius yang dipimpin Netanyahu masih alot dan malah menemui jalan buntu. Ganjalan utama datang dari Partai Yisrael Beitenu yang beraliran ultranasionalis sekuler pimpinan Avigdor Lieberman, serta partai beraliran Ultra Ortodoks.
“Saya pikir negeri ini tidak perlu terseret ke dalam pemilu lagi, tetapi ada pihak yang ingin hal itu terjadi,” kata Netanyahu.
Lieberman yang menyebabkan Israel menggelar pemilu lebih cepat karena mencabut mandat atas pemerintahan Netanyahu. Jika hal ini terus terjadi, Netanyahu harus mencari mitra koalisi baru dengan faksi politik lainnya, yang kemungkinan besar sulit terwujud.
Padahal, Netanyahu dikejar tenggat yang dimandatkan oleh undang-undang dasar. Dia harus sudah mengumumkan membentuk pemerintahan pada Rabu (29/5) besok. Jika gagal, maka tidak ada jalan lain dia harus menggelar pemilihan umum kembali.
Perdebatan yang terjadi adalah Lieberman, yang mantan menteri pertahanan, hendak memaksa muda-mudi Yahudi Ortodoks wajib berdinas di militer. Namun, partai beraliran Ultra Ortodoks menentang gagasan itu.
Meski sama-sama berpaham politik sayap kanan, ternyata Bibi, panggilan akrab Netanyahu, selalu berbeda pandangan dari Lieberman. Baik dalam soal kebijakan dalam negeri dan urusan dengan Palestina.
Bibi juga didemo oleh puluhan ribu warga Israel di Tel Aviv, untuk memprotes langkah parlemen yang ingin membuat aturan yang bisa menjadikannya kebal hukum. Padahal, Bibi saat ini sedang terjerat sejumlah kasus dugaan korupsi.
Netanyahu sudah bolak-balik diperiksa kepolisian sejak skandal korupsi terungkap pada 2017 silam.
Pada Februari lalu, Jaksa Agung Israel bahkan telah mengumumkan rencana untuk mendakwa Netanyahu dengan dugaan penipuan dan penyuapan.
Meski begitu, di bawah konstitusi, Netanyahu memang tidak berkewajiban untuk mundur jika mendapat dakwaan.
Sumber : cnnindonesia.com
Gambar : Hidayatullah.com
[social_warfare buttons=”Facebook,Pinterest,LinkedIn,Twitter,Total”]
