BNPB Diyakini Bisa Menangani Kebakaran Hutan di Riau
Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) yakin Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bisa memadamkan kebakaran hutan di Bengkalis, Riau. Pasalnya, BNPB memiliki peralatan yang mumpuni untuk mengatasi masalah tersebut.
“Ya kita sudah ada sistem, kebakaran hutan dipimpin oleh BNPB. Mereka punya pesawat, helikopter, itu akan dikerahkan ke situ. Untuk memdamkan kebakaran itu,” kata JK di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa, 26 Februari 2019.
Selain BNPB, dia berharap, peran masyarakat dan perusahaan perkebunann untuk menghentikan kebakarah hutan.
Terkait investigasi soal kebakaran hutan ini, JK belum melihat hal tersebut. Namun, menurut dia, pemerintah daerah setempat pasti akan menangani secara serius masalah tersebut.
“Itu kan Gubernur yang turut serta memimpin pemadaman,” ucap Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia itu.
Kebakaran hutan di Bengkalis, Riau, terus meluas. Kini, tercatat kebakaran sudah mencapai hingga 724 hektare.
Kasus ini merupakan kebakaran yang terluas di Riau. Sementara itu, kebakaran terluas ada di Pulau Rupat, Kecamatan Rupat. Terdapat sejumlah hotspot yang mengepung pulau di pantai timur Sumatera itu.
Kebakaran juga terjadi di sejumlah titik seperti di Desa Teluk Leceh dan Pergam, Kecamatan Rupat. Di Pergam kebarakan meluas dari awal hanya 130 hektare, kini meluas menjadi 150 hektare.
Selain itu, kebakaran yang sama membara di Desa Kembung Baru di Kecamatan Bintan, Bengkalis. Lahan yang terbakar mencapai 30 hektare. Api saat ini sudah padam, namun petugas masih melakukan pendinganan.
Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya bakal memeriksa laporan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Riau. Apabila terdapat lahan konsesi turut terbakar, pihaknya bakal memerintahkan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Ditjen Gakkum KLHK) untuk menyelidikinya.
“Saya nanti harus cek ya. Tapi dalam laporan ini pasti ada. Konsesi yang terbakar siapa, di mana, bahkan nama orangnya siapa, dan sebagainya, tapi buat saya yang paling penting adalah, kalau dia konsesi, kami Gakkum langsung turun, gitu saja,” ujar Siti di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 26 Februari 2019.
Kementerian LHK juga akan mengecek apakah lahan yang terbakar milik masyarakat. Pasalnya, pemerintah ingin mencari tahu alasan pembakaran lahan untuk membuka lahan baru atau tidak.
Sumber : medcom.id
Gambar : Medcom.id
[social_warfare buttons=”Facebook,Pinterest,LinkedIn,Twitter,Total”]
