Wiranto Sebut RI Bakal Terima Anggota KKB Papua yang Insaf
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menegaskan bahwa pemerintah tak akan berkompromi dengan kelompok kriminal bersenjata (KKB) untuk menciptakan perdamaian di tanah Papua. Namun pemerintah akan menerima anggota KKB yang menyadari kekeliruannya.
“Kita tahu dan kita tak pernah mau kompromi sebenarnya dengan kelompok itu,” kata Wiranto di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (17/12).
KKB pimpinan Egianus Kogoya beberapa waktu lalu membunuh belasan pekerja PT Astaka Karya yang sedang membangun jembatan di Nduga. Dalam insiden itu juga terdapat anggota TNI yang tewas.
Wiranto menyatakan pemerintah Indonesia tak sepatutnya melakukan dialog dengan pihak KKB untuk menyelesaikan konflik di Papua. Pasalnya, pemerintah tak selevel dengan KKB untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
“Karena kita enggak equal, tidak ada satu kesetaraan antara negara yang sah NKRI dan kelompok-kelompok seperti itu. Kita enggak pernah equal kemudian menempatkan sejajar dengan mereka,” kata dia.
Wiranto lantas menyebut KKB di Papua sebagai kelompok tersesat dan belum memiliki kesadaran untuk kembali ke pangkuan Indonesia.
Lebih lanjut, Mantan Panglima ABRI itu mengatakan pemerintah telah membuka pintu bagi para simpatisan KKB itu agar kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi apabila telah insyaf sepenuhnya.
“Mereka kita anggap sebagai orang-orang yang hilang yang tidak sadar, orang yang sedang tersesat. Sebagai negara yang berdaulat dan berdemokrasi tentu kita akan menerima kalau mereka insaf, kita akan menerima kalau mereka sadar,” kata dia.
Selain itu, Wiranto menilai KKB di Papua tidak bisa dilawan melalui langkah diplomatis dengan menggunakan kata-kata. Ia menyatakan kelompok tersebut sangat berbahaya bagi masyarakat karena dilengkapi dengan persenjataan yang lengkap.
“Ini sudah berlangsung lama. Saya pernah menangani kelompok di Aceh, Kalimantan dan Papua, mereka ketika memegang senjata merasa hebat,” tuturnya.
Meski begitu, Wiranto menyatakan TNI dan Polri masih menggunakan cara-cara persuasif agar simpatisan KKB mau kembali ke pangkuan NKRI.
Mantan Ketua Umum Partai Hanura ini juga mengkritisi sejumlah aktivis HAM yang tak adil dalam melihat dan menilai persoalan KKB di Papua.
Ia mengimbau jangan sampai aktivis HAM menilai pembantaian oleh KKB bukan termasuk sebagai pelanggaran HAM berat.
“Giliran sekarang ada 17 orang pekerja yang membangun Papua dibunuh sangat biadab tidak ada kutukan-kutukannya. Kita hanya menaruh harapan supaya kita membuka hati, membuka mata kita bahwa kita punya kewajiban yang sama untuk membela negeri ini,” ungkapnya.
Sumber : Cnnindonesia.com
Gambar : detikNews
[social_warfare buttons=”Facebook,Pinterest,LinkedIn,Twitter,Total”]
