Sri Mulyani Proyeksi Belanja Modal Tahun Ini Negatif

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memproyeksi realisasi belanja modal sepanjang tahun ini akan meleset dari target di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018. Realisasi belanja modal diperkirakan hanya Rp185,34 triliun atau 90,9 persen dari target Rp203,9 triliun.

Sementara per 30 November 2018, realisasi belanja modal baru mencapai Rp128,2 triliun atau 62,9 persen dari target. Hal ini membuat pertumbuhan belanja modal minus 3,6 persen dari periode yang sama tahun lalu. Walhasil, pertumbuhan belanja modal secara keseluruhan tahun ini diperkirakan juga negatif.

“Pertumbuhan belanja modal negatif tahun ini karena pagu anggarannya lebih kecil dari tahun lalu yang mencapai Rp224,7 triliun. Jadi kalau belanja modal terselesaikan pun, akan tetap negatif pertumbuhannya,” ujar Ani, begitu ia akrab disapa, di Nusa Dua, Bali, Kamis (6/12).

Ani mengatakan realisasi belanja modal bakal meleset dari target lantaran prospek belanja beberapa Kementerian/Lembaga (K/L) tidak mencapai 100 persen. Ia menyebut prospek kementeriannya untuk seluruh belanja K/L hanya 96,9 persen dari target. Prospek itu sejatinya juga meleset dari asumsi awal sekitar 97,9 persen dari target.

Ia bilang salah satu realisasi belanja modal kementerian yang tidak akan memenuhi target, yaitu Kementerian Pertahanan (Kemenhan). Proyeksinya, belanja Kemenhan yang tak terserap sekitar Rp9,67 triliun.

Hal ini lantaran alokasi anggaran program KFX yang berpagu Rp3,08 triliun masih terblokir karena menunggu arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) atau Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM Wiranto.

Lalu, optimalisasi belanja juga terhadang oleh kebutuhan pembayaran kegiatan yang memungkinkan untuk dibayar setelah mendapat rekomendasi tim Menkopulhukam sekitar Rp411,9 miliar.

Kemudian, ada keterlambatan aktivasi pinjaman yang membuat RMP untuk pengganti F-5 (SU-35) tidak dapat dicairkan sekitar Rp2,6 triliun. Selanjutnya, ada pos pembayaran yang tidak jadi dibayarkan, yaitu realokasi RM untuk pembayaran utang LTGA 2016-2017 sekitar Rp539,3 miliar dan pembayaran tunggakan pesawat C210 sekitar Rp196,7 miliar.

“Belanja K/L lain yang belum maksimal misalnya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Tapi berhubung kontrak proyek PUPR biasanya multiyears, maka memang tidak perlu dihabiskan langsung,” terang dia.

Kendati begitu, secara keseluruhan ia menekankan bahwa realisasi belanja modal pada tahun ini sejatinya tetap lebih baik bila dibandingkan tahun lalu. Sebab, realisasinya memiliki bukti nyata.

Misalnya, belanja modal yang digunakan untuk pembangunan jalan, irigasi, dan jaringan mencapai 42 persen dari realisasi saat ini. Lalu, untuk gedung dan bangunan sekitar 19 persen dari realisasi, peralatan dan mesin 33 persen, tanah 2 persen, Badan Layanan Umum (BLU) 2 persen, dan belanja modal lainnya 2 persen.

Sementara tahun lalu, penggunaan belanja modal untuk pembangunan jalan, irigasi, dan jaringan hanya sekitar 34 persen dari realisasi. Kemudian, untuk gedung dan bangunan hanya 14 persen, peralatan dan mesin 46 persen, tanah 1 persen, BLU 2 persen, dan belanja modal lainnya 1 persen.

“Jadi belanja modal akan tetap lebih baik dari tahun lalu,” imbuhnya.

 

Belanja Pegawai dan Barang

 

Di sisi lain, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi belanja pegawai baru mencapai Rp315,2 triliun atau 86,2 persen dari target Rp365,7 triliun per 30 November 2018. Realisasi belanja pos ini tumbuh 9,4 persen dari periode yang sama pada tahun lalu.

“Sampai akhir tahun, belanja pegawai kami perkirakan akan mencapai 96 persen, jadi mendekati 100 persen,” jelasnya.

Sedangkan realisasi belanja barang tercatat sebesar Rp264,7 triliun atau 77,8 persen dari target Rp340,1 triliun. Pos belanja ini tumbuh paling baik dibandingkan tiga pos belanja lainnya, yaitu mencapai 18,9 persen.

Ani memperkirakan realisasi belanja barang sampai akhir tahun akan mendekati target lantaran K/L biasanya akan mengakselerasi belanja pada akhir tahun. Hal itu untuk membayar pengadaan barang atas kontrak yang sejatinya sudah disepakati, terutama yang berhubungan dengan infrastruktur.

“Dalam 2-3 minggu ke depan akan ada pembayaran yang signifikan untuk belanja barang,” pungkasnya.

 

 

 

 

Sumber :  Cnnindonesia.com
Gambar : iNews.id

 

 

 

[social_warfare buttons=”Facebook,Pinterest,LinkedIn,Twitter,Total”]