Aparat TNI-Polri Jaga Titik Rawan di Infrastruktur Papua
Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengatakan sebanyak 154 aparat gabungan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) telah diterjunkan ke Papua untuk mengamankan proyek infrastruktur yang tingkat keamanannya dianggap rawan.
Hal tersebut dilakoni menyusul insiden pembunuhan puluhan pekerja pembangunan di Kali Yigi dan Kali Aurak, Kabupaten Nduga, Papua akhir pekan lalu.
Moeldoko mengatakan penempatan aparat ini bertujuan demi menjaga keamanan pekerja konstruksi proyek infrastruktur di Papua. Apalagi, pemerintah berkomitmen untuk tetap meneruskan proyek infrastruktur di Papua kendati terdapat insiden tersebut.
“154 aparat TNI dan Polri sudah diterjunkan untuk memulihkan situasi yang terjadi. Kami tidak ingin masyarakat, baik bekerja atau asli, merasa tidak nyaman dan tidak aman. Makanya perlu segera mengembalikan situasi itu,” kata Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (5/12).
Moeldoko mengungkapkan keputusan untuk mengamankan pekerja konstruksi di Papua merupakan inisiasi dari Kapolri Jenderal Tito Karnavian pada Selasa (4/12) malam. Di dalam laporannya kepada Moeldoko, Tito juga meminta seluruh badan usaha yang mengerjakan proyek infrastruktur di Papua untuk terus berkomunikasi dengan Polri maupun TNI.
Adapun menurut Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), saat ini, proyek jembatan di Papua dikerjakan dua badan usaha yakni PT Istaka Karya (Persero) yang mengerjakan 14 jembatan dan PT Brantas Abipraya yang mengerjakan 21 jembatan. Sebanyak 10 jembatan rencananya akan mulai digarap pada 2019 mendatang.
Moeldoko mengakui aspek keamanan di proyek-proyek infrastruktur Papua belum maksimal. Namun, ia masih belum memahami, apakah aspek keamanan ini terkait dengan anggaran yang dimiliki dua instansi tersebut.
Ia hanya berharap, TNI dan Polri tetap profesional. Apalagi, kata dia, pekerjaan infrastruktur akan membawa dampak positif bagi perekonomian di Papua.
“Pembangunan tetap berjalan, untuk itu perlu dikawal terhadap daerah-daerah yang ternyata tidak aman, maka perusahaan-perusahan atau BUMN yang sedang bekerja perlu pengawalan TNI dan Polri agar pembangunan tetap berjalan baik,” ucap mantan Jenderal TNI tersebut.
Sebelumnya, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menyebut Organisasi Papua Merdeka (OPM) sebagai dalang pembunuhan 31 pekerja proyek jembatan di Kali Yigi dan Kali Aurak, Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, Papua.
Mantan Kepala Staf Angkatan Darat itu menyatakan akan mengambil tindakan atas kejadian tersebut. Dia pun akan mengoordinasikan TNI dan Polri dalam upaya penanganan insiden itu.
Upaya penanganan itu termasuk mengambil langkah evakuasi korban dengan mengirim pesawat serta helikopter dan pengerahan tentara untuk menindaklanjuti kabar terbaru soal penyerangan pos TNI.
Sumber : Cnnindonesia.com
Gambar : El Jabar
[social_warfare buttons=”Facebook,Pinterest,LinkedIn,Twitter,Total”]
