PM Inggris Berjanji Akan Terus Bertarung Bela Brexit
Perdana Menteri Inggris Theresa May bersumpah akan bertarung habis-habisan terhadap proses keluarnya Ingrris dari Uni Eropa atau Brexit.
“Saya akan tetap melaksanakan tugasku untuk mendapatkan kesepakatan terbaik untuk Inggris dan kepentingan nasional,” tegas May seperti dilansir Reuters, Kamis (15/11).
May menegaskan hasil rapat yang digelar hari ini dan banyak dikritik oleh partainya sendiri yakni Konservatif tersebut tidak menghasilkan usulan alternatif. Menurut dia, jika tidak terus bergerak dengan perjanjian Brexit maka tidak akan ada yang bisa mengetahui konsekuensi yang akan terjadi.
Tolak Referendum Kedua Brexit
May kemudian menolak usulan beberapa anggota parlemen untuk menggelar referendum kedua terkait Brexit. May menegaskan Inggris tetap akan meninggalkan Uni Eropa pada 29 Maret 2019.
“Tidak ada lagi referendum kedua,” tegas May.
Sebelumnya, tantangan yang dihadapi May guna menyukseskan rencana Inggris keluar Uni Eropa kian sulit setelah Menteri Brexit Dominic Raab memutuskan mengundurkan diri pada Kamis (15/11).
Raab mengatakan dirinya “harus mengundurkan diri” lantaran berbeda pendapat terkait proposal Brexit yang baru-baru ini disepekati Inggris dan Uni Eropa, terutama terkait nasib perbatasan Irlandia.
“Saya tidak dapat melihat kesesuaian ketentutan-ketentuan yang ada dalam kesepakatan Brexit dengan perjanjian yang kami sepakati dengan bangsa ini,” ucap Raab dalam surat pengunduran diri yang ia unggah di akun Twitternya seperti dikutip AFP.
“Saya meyakini bahwa rezim regulasi yang diusulkan untuk Irlanida Utara memicu ancaman nyata terhadap integritas Kerajaan Inggris.”
Pengunduran diri Raab terjadi sehari setelah May dan Uni Eropa menyetujui kesepakatan Brexit yang menyangkut masa depan kebijakan imigrasi dan bea cukai Irlandia.
Inggris dan Uni Eropa sama-sama menginginkan pemeriksaan barang Irlandia utara tidak diperketat pasca-Brexit.
Kedua belah pihak pun menyepakati penerapan “backstop” atau pemeriksaan terbatas terhadap barang-barang dari Irlandia Utara pasca-Brexit.
Saat ini, perlintasan barang dan jasa Irlandia Utara diatur berdasarkan yurisdiksi Inggris, sementara Irlandia diatur oleh Uni Eropa, dengan sedikit larangan/pembatasan.
Inggris dan Irlandia saat ini juga masih dianggap sebagai bagian dari pasar tunggal Uni Eropa sehingga keluar-masuk barang dagangan tidak perlu diperiksa.
Raab dan sejumlah menteri kabinet May tidak setuju dengan kesepakatan backtop tersebut. Raab menganggap kesepakatan itu hanya memberi keleluasan Uni Eropa untuk “memegang veto” terhadap nasib Inggris untuk keluar dari blok perdagangan itu.
Sumber : Cnnindonesia.com
Gambar : irishnews.com
[social_warfare buttons=”Facebook,Pinterest,LinkedIn,Twitter,Total”]
