Pinjaman Kebijakan Bank Dunia Senilai $ 900 Juta Gagal Mencapai Tujuan

Dua pinjaman kebijakan Bank Dunia senilai $ 900 juta belum mencapai sebagian besar tujuan mereka yang bertujuan untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif di Pakistan. Kegagalan itu datang karena rencana yang cacat dan keterbatasan kapasitas institusional, mengungkapkan laporan dari Kelompok Evaluasi Independen (IEG) dari pemberi pinjaman yang berbasis di Washington.

Laporan IEG telah menyatakan kinerja ‘Kredit Proyek Pengembangan Ekonomi Berkelanjutan dan Inklusif’ “cukup memuaskan”. IEG juga telah menyatakan kinerja Pakistan dan Bank Dunia cukup memuaskan.

IEG bekerja secara independen dari manajemen Bank Dunia dan melapor langsung ke dewan eksekutif. Bank Dunia telah menyetujui dua pinjaman kebijakan, $ 400 juta pada Mei 2014 dan $ 500 juta pada Juni 2015, untuk membantu pemerintah PML-N saat itu menempatkan ekonomi pada jalur pembangunan berkelanjutan.

Namun, temuan laporan IEG mendukung kekhawatiran bahwa uang itu hanya digunakan untuk meningkatkan cadangan devisa dan membiayai anggaran, karena, membatasi beberapa, sebagian besar target program tidak dapat dicapai.

Tujuan dari pemberian pinjaman adalah “untuk mendorong pengembangan sektor swasta dan keuangan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan memobilisasi pendapatan”.

Laporan ini telah menemukan kekurangan serius dalam rancangan program, yang juga menyebabkan hilangnya tujuan strategis privatisasi dan fasilitasi sektor swasta.

Program “desain memiliki beberapa kekurangan yang signifikan”, menurut laporan itu. Ia menyatakan bahwa dokumen program tidak menjelaskan bagaimana seperangkat lima langkah untuk mendorong pengembangan sektor swasta dan keuangan dipilih dari daftar panjang yang mungkin dari intervensi yang layak dan relevan.

Ini menggarisbawahi bahwa kondisi bagian dari Undang-Undang Biro Kredit, yang merupakan “ukuran prioritas yang lebih rendah”, dimasukkan dalam program karena undang-undang itu siap diajukan ke parlemen.

Kondisi privatisasi juga dikaitkan dengan pinjaman $ 900 juta meskipun ada “tidak ada definisi operasional privatisasi atau penjualan strategis ekuitas”. Saat mengutip contoh, IEG mencatat bahwa Bank Dunia dan Pakistan memperlakukan divestasi di bursa saham dan penjualan strategis entitas untuk sektor swasta sama.

Ia menambahkan dua program reformasi, penciptaan One Stop Shop (OSS) untuk pendaftaran bisnis perusahaan terbatas dan persetujuan dari Peraturan Asuransi Mikro, tidak memiliki target hasil terkait. OSS online mengalami masalah perangkat lunak dan hampir tidak digunakan pada saat penutupan program, menurut temuan.

IEG menyatakan bahwa kapasitas instansi pemerintah untuk menerapkan unsur-unsur program tidak diteliti dengan baik. Staf yang buruk dan kurangnya pengalaman Komisi Privatisasi terungkap selama pelaksanaan program.

Para pemangku kepentingan juga tidak berupaya mengukur secara memadai dukungan atau oposisi publik terhadap program dan privatisasi perusahaan milik negara tidak disukai oleh publik.

Salah satu syaratnya adalah menurunkan tarif perdagangan dan pembebasan tarif untuk meningkatkan daya saing dan inovasi. Tetapi “tujuan mengurangi perlindungan tidak tercapai”. Target hasil untuk mengurangi tarif tarif rata-rata sederhana dari 14,4% pada Juni 2013 menjadi 12% atau lebih rendah pada akhir Juni 2016 tidak tercapai. Tingkat berdiri di 13,4% pada akhir Maret 2016.

Meskipun ada penurunan tarif tarif menurut undang-undang, jumlah garis tarif yang dikenakan bea masuk meningkat dari 105 pada tahun 2013 menjadi 568 pada tahun 2014, dan persentase impor yang membayar bea masuk meningkat dari 0,6% menjadi 9,7% dibandingkan periode yang sama.

IEG mencatat dengan puas bahwa kondisi peningkatan pengumpulan pajak secara keseluruhan dari 9,6% dari PDB pada 2013 menjadi 11,5% dari PDB pada tahun 2016 telah terpenuhi, yang mencapai 12,4% pada akhir Juni 2016. Namun, target untuk menaikkan jumlah uang tunai tanpa syarat mentransfer penerima manfaat dari BISP dari 4,4 juta menjadi sedikitnya 5,5 juta tidak dipenuhi.

IEG telah mengidentifikasi ‘risiko kapasitas kelembagaan substansial’ untuk jenis reformasi yang dibayangkan di bawah paket $ 900 juta. Dikatakan bahwa staf Komisi Privatisasi tidak berpengalaman dengan rendahnya pencatatan asimilasi pengetahuan yang disampaikan melalui layanan bantuan penasihat dan teknis. Dewan Federal Pendapatan belum sepenuhnya terbuka untuk keterlibatan dengan mitra pembangunan.

Evaluasi menunjukkan bahwa kemampuan Komisi Privatisasi untuk melaksanakan program itu terlalu tinggi. Komisi tidak memiliki staf yang memadai, memiliki sedikit pengalaman dengan transaksi privatisasi, dan tampaknya tidak sepenuhnya memahami bagaimana menyelesaikan tindakan sebelumnya yang terkait dengannya.

Namun, Komisi Privatisasi tidak menerima kerja sama dari Kementerian Air dan Listrik. Kementerian telah menghentikan perusahaan distribusi listrik dari bekerja sama dengan Komisi.

 

 

 

 

Sumber Berita : tribune.com
Sumber foto : The Star

 

 

 

[social_warfare buttons = “Facebook, Pinterest, LinkedIn, Twitter, Total”]