Yusril: Pembuat Undang-Undang Tak Perhitungkan Potensi Kecurangan Pilkada dengan Calon Tunggal
Ahli hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra menjadikan pemilihan walikota (Pilwako) Makassar 2018 sebagai contoh kelemahan pelaksanaan Pilkada dengan calon tunggal.
Ia mengatakan Pilkada dengan calon tunggal memiliki potensi kecurangan apabila ada calon yang didiskualifikasi.
“Kotak kosong akan pasif jika memang sejak awal hanya ada satu pasangan calon (paslon), namun jika ada yang didiskualifikasi bisa jadi ada pihak yang berusaha memenangkan kotak kosong,” ujar Yusril selaku kuasa hukum paslon Munafri Arifuddin-Andi Rachmatika Dewi dalam sidang perdana gugatan hasil Pilwakot Makassar.
Sidang tersebut dilangsungkan, Jumat (27/7/2018) pukul 08.30 WIB dipimpin hakim MK Anwar Usman, I Dewa Gede Palguna, dan Wahiduddin Adams.
Menurut Yusril potensi pelanggaran dengan tujuan memenangkan kotak kosong sangat mungkin terjadi dalam Pilwako Makassar mengingat pasangan yang didiskualifikasi adalah calon petahana Ramdhan Pomanto yang berpasangan dengan Indira Mulyasari.
“Apalagi setelah didiskualifikasi dia kembali menjadi walikota aktif dan bisa melakukan pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif untuk memenangkan kotak kosong meskipun tak lagi menjadi paslon,” katanya.
Potensi pelanggaran itu menurut Yusril tak diperhitungkan pembuat undang-undang Pilkada.
“Di situ ada kevakuman hukum dan ‘mis’ perhitungan yang dilakukan pembuat undang-undang,” katanya.
Pasangan Munafri Arifuddin-Andi Rachmatika Dewi (Appi-Ciccu) mengajukan gugatan hasil Pilwako Makassar dengan nomor perkara 31/PHP.KOT-XVI/2018.
Pasangan Appi-Ciccu yang merupakan pasangan calon tunggal dalam Pilwako Makassar diketahui kalah melawan kotak kosong dengan perolehan suara 264.245 suara melawan 300.795 perolehan suara kotak kosong.
Sumber Berita : tribunnews.com
Sumber foto : Jejamo.com
[social_warfare buttons = “Facebook, Pinterest, LinkedIn, Twitter, Total”]
