Israel Siapkan RUU Segregasi Yahudi dan Arab

Partai berkuasa Israel, Likud sedang berupaya meloloskan undang-undang segregasi Yahudi dan Arab. RUU ini mendapat kecaman banyak pihak karena dinilai bertentangan dengan nilai demokratis.

Dilansir The Guardian, Senin (16/7), selama setengah dekade terakhir, para politisi telah membahas rincian RUU yang memegang status mirip konstitusi ini. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ingin RUU lolos pada bulan ini.

RUU yang diusulkan akan memungkinkan negara untuk mengesahkan sebuah komunitas yang terdiri dari orang-orang yang memiliki agama dan kebangsaan yang sama untuk mempertahankan karakter eksklusif dari komunitas itu. Dalam draft itu, RUU ini juga akan mengizinkan hukum agama Yahudi diterapkan dalam kasus-kasus tertentu dan menghapus bahasa Arab sebagai bahasa resmi.

“Dalam demokrasi Israel, kami akan terus melindungi hak-hak individu dan kelompok, ini dijamin. Tetapi mayoritas memiliki hak juga, dan aturan mayoritas, ”kata Netanyahu pekan ini.

Pemungutan suara untuk meloloskan RUU ini dijadwalkan berlangsung pekan depan. Meskipun draft akhir belum disepakati. Undang-undang ini telah dibandingkan dengan sistem apartheid Afrika Selatan oleh anggota parlemen Israel.

Israel menyebut dirinya sebagai negara demokrasi dan negara Yahudi. Israel mengatakan sistem hukumnya melindungi hak-hak orang Arab, yang membentuk lebih dari seperlima penduduk, dan minoritas lainnya. Namun, RUU “Israel sebagai negara bangsa Yahudi” ini akan mengabadikan karakter nasional dan hukum agama Yahudi diterapkan.

“Perhatian utama kami adalah bahwa hal itu mengubah sifat negara dan mengubah keseimbangan Israel sebagai negara kebangsaan. Anda bisa menjadi negara berbangsa dan masih menjadi negara demokrasi selama Anda tidak melakukan diskriminasi. Bahwa negara diperbolehkan membuat desa yang akan terpisah atas dasar ras atau agama atau kebangsaan -ini keterlaluan.” kata Kepala program nilai demokrasi, Amir Fuchs, di Israel Democracy Institute.

Ia mengatakan tujuan dari RUU itu, untuk mengubah keseimbangan dan tidak mencerminkan demokrasi. “Tidak ada cara lain untuk RUU ini. Dan ini adalah masalah terbesar,” katanya.

Netanyahu telah mengecam kritik domestik dan internasional atas RUU itu. Ia memerintahkan kementerian luar negeri Israel untuk menegur utusan EU Emanuele Giaufret setelah menyebut RUU itu diskriminatif.

Baik jaksa dan presiden Israel, yang memegang peran simbolis, juga menentang rincian RUU itu. Presiden, Reuven Rivlin, mengatakan RUU ini akan merugikan orang-orang Yahudi di seluruh dunia.

Bahkan lebih jauh, RUU ini dapat digunakan sebagai senjata oleh musuh-musuh Israel. Segregasi klausa, katanya, juga bisa memungkinkan kota-kota yang mengecualikan orang Yahudi yang berasal dari Timur Tengah- yang secara historis dikesampingkan – atau homoseksual.

“Sayangnya, Presiden Rivlin telah kehilangan itu dan telah melupakan DNA-nya,” kata Legislator Miki Zohar, dari partai Likud.

Banyak lingkungan dan kota Israel sudah secara efektif memisahkan Yahudi dan Arab. Di banyak tempat, sulit bagi orang Arab untuk pindah, meskipun pemisahan tidak legal.

Seorang pengamat hukum dari fakultas hukum di Universitas Ibrani Yerusalem, Mordechai Kremnitzer, mengatakan RUU itu akan mengungkap wajah buruk kaum ultranasionalis Israel. Perdebatan juga telah membuka celah ketakutan di antara kelompok Yahudi Amerika yang lebih liberal yang akan memprioritaskan komunitas Ortodoks atas denominasi lain.

Presiden Persatuan Yahudi Reformasi, Rabbi Rick Jacobs, mengatakan RUU itu merupakan ancaman besar bagi demokrasi Israel dan melukai keseimbangan antara mayoritas Yahudi dan minoritas Arab. RUU itu juga akan memuliakan Yahudi Ortodoks dengan mengorbankan mayoritas dari dunia Yahudi yang pluralistik.

Kepala eksekutif New Israel Fund, Daniel Sokatch, yang mendukung kelompok-kelompok hak-hak sipil di Israel, mencela RUU itu sebagai tindakan kesukuan yang paling buruk. Ribuan warga Israel juga melakukan aksi protes di Tel Aviv pada Sabtu untuk menentang RUU ini.

 

 

Sumber Berita : republika.co.id
Sumber foto : Republika

 

 

[social_warfare buttons = “Facebook, Pinterest, LinkedIn, Twitter, Total”]

BAGIKAN BERITA INI

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *